Sengkarut Hasil Lelang Jabatan di Luwu Timur

By Redaksi 31 Jul 2018, 13:38:37 WITADaerah

 Sengkarut  Hasil Lelang Jabatan di Luwu Timur

Malili, Lutimterkini- Bupati Luwu Timur Muhammad Thorig Husler belum melantik pejabat hasil seleksi   jabatan  pimpinan tinggi pratama. Padahal seleksi pada 6 jabatan yang lowong tersebut dilakukan sejak Februari 2017 lalu.  Desakan sejumlah pihak agar pejabat yang lolos seleksi segera dilantik tak membuat Husler bergeming. Jika demikian adanya, kapankah pejabat struktural eselon II di Lutim tersebut akan dilantik ?

Dalam sesi wawancara dengan pewarta Lutimterkini.com  beberapa waktu lalu, orang nomor satu di Bumi Batara Guru itu menjelaskan pelantikan pejabat hasil lelang jabatan menunggu moment yang tepat. “ Pejabat yang dilantik adalah mereka yang lolos 3 besar dan yang jelas saya masih lakukan evaluasi dan kinerja mereka, “ungkap Husler.

Husler tak menampik adanya  rekomendasi dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Luwu Timur perihal mutasi dan rotasi jabatan. " Hasil rapat Baperjakat menjadi pertimbangan. Mengenai pelantikan tinggal menunggu moment yang tepat," lanjut dia.

Di saat belum adanya kepastian kapan para pejabat hasil lelang itu dilantik, kini muncul masalah baru yang dinilai bisa menghambat roda pemerintahan di Luwu Timur. Tiga jabatan pimpinan tinggi pratama lainnya, masing-masing asisten Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta Inspektur, kini juga lowong.

Sesuai dengan aturan dari komisi aparatur sipil Negara (KASN) menyebutkan, jabatan yang lowong tidak bisa langsung diisi oleh pejabat definif sebelum pejabat hasil lelang sebelumnya dilantik.  

Polemik mengenai waktu pelantikan pejabat hasil lelang di Luwu Timur tak akan berhenti sebelum adanya ketegasan dan keputusan dari Muhammad Thorig Husler untuk keluar dari sengkarut ini. Pun demikian dengan nasib 119 program kerja yang dicanangkan oleh Husler-Irwan dalam periode kepemimpinan mereka di Luwu Timur membuat warga Luwu Timur sangsi, sebab tak adanya dukungan maksimal dari organisasi perangkat daerah. (LT/ACS). 

           
Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Semua Komentar

Tulis Komenter