Sejak Pileg 2004, Parlemen Lutim Hanya Diwakili 1 Perempuan

By Redaksi 13 Mar 2019, 10:23:34 WITApilkada lutim

Sejak Pileg 2004, Parlemen Lutim Hanya Diwakili 1 Perempuan

Malili, Lutimterkini- Salah satu yang patut diapresiasi dalam pemilihan umum legilstif (Pileg) 2019 adalah upaya partai politik memaksimalkan kuota 30 persen caleg perempuan. Namun sayangnya, sejak pemilu 2004 hingga 2014 lalu keterwakilan perempuan di DPRD Luwu Timur masih sangat minim.

 

Dari data yang ada, keterwakilan perempuan yang menembus kursi di parlemen Luwu Timur dalam 3 kali konstestasi Pileg hanya diwakili satu orang saja. Di tahun 2004-2009, kalangan perempuan diwakili Andi Rahmawaty Sultani.yang kala itu mewakil daerah pemilihan Nuha, Wasuponda dan Towuti. Berikutnya, Andi Nirmawaty yang bertarung di daerah pemilihan Mangkutana Raya periode 2009-2014. Politikus Golkar ini melenggang ke parlemen menggantikan (PAW) Andi Hasan Opu To Hatta yang kala itu wafat.

 

Di pileg 2014, minimnya keterwakilan kaum perempuan masih berlanjut. Beruntung caleg PAN, Harisah Suharjo bisa meraih suara terbanyak di partainya sekaligus merebut 1 kuota kursi untuk daerah pemilihan Malili-Angkona. Lalu bagaimana di pileg 2019 tahun ini ?

 

Dikutip  dari kolom detik.com, peneliti sekaligus alumnus UIN Sunan Kalijaga, Siti Nurul Hidayah,  memaparkan aturan tentang kewajiban kuota 30 persen bagi caleg perempuan adalah salah satu capaian penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia pascareformasi. Aturan tersebut tertuang dalam sejumlah UU, yakni UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD yang di dalamnya juga memuat aturan terkait Pemilu tahun 2009. 

UU No. 2 Tahun 2008 mengamanahkan pada parpol untuk menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30 dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. Angka 30 persen ini didasarkan pada hasil penelitian PBB yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga publik. 


UU No. 10 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Syarat tersebut harus dipenuhi parpol agar dapat ikut serta dalam Pemilu. Peraturan lainnya terkait keterwakilan perempuan tertuang dalam UU No. 10 Tahun 2008 Pasal ayat 2 yang mengatur tentang penerapan zipper system, yakni setiap 3 bakal calon legislatif, terdapat minimal satu bacaleg perempuan. 

 

Idealnya, partisipasi politik perempuan itu adalah satu karena ada ketertarikan dari perempuan itu sendiri. Kedua, memang ada faktor akomodasi partai politik. Ketiga, didorong oleh regulasinya.  Yang harus dibangun saat ini  adalah bagimana membangun keinginan pribadi perempuan dalam politik. Ini pekerjaan berat bagi kaum perempuan.

 

keterwakilan perempuan di parlemen itu sangat penting karena penyusunan undang-undang di berbagai sektor juga terkait dengan perempuan. Kalau tidak mampu mendorong keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen,  maka cara pandang kesetaraan gender harus dibangun kepada seluruh legislator. (LT/ACS/Net). 

           
Tulis Komentar di Facebook

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

Semua Komentar

Tulis Komenter