Malili, Lutimterkini- Prahara kepengurusan DPD II partai Golongan Karya (Golkar) di Luwu Timur makin membuncah. Nasib partai ‘langganan’ pemenang pemilu legislatif di Bumi Batara Guru inipun, kini makin kelam menyusul belum adanya ketua DPRD yang merupakan jatah partai Beringin Rimbun. Belum lagi gelaran musyawarah daerah (Musda) yang terus terpending akibat konflik internal kepengurusan di tubuh Golkar.
Imbas dari sejumlah bengkalai ini menyebabkan mayoritas pengurus DPD II Golkar Luwu Timur pun, ramai-ramai mengancam mundur. “ Situasi partai Golkar (Luwu Timur) makin memanas menyusul terbitnya surat keputusan (SK) pelaksana tugas ketua dan sekretaris DPD II Golkar Lutim yang dikeluarkan DPD I pekan lalu. SK ini dinilai terlalu dipaksakan oleh DPD I ,” tegas Muhammad Chaidir ketua angkatan muda partai Golkar (AMPG Luwu Timur kepada Lutimterkini.com, Sabtu (21/08/2021).
Menurut Chaedir, kedatangan Plt Ketua Marzuki Wadeng dan Plt Sekretaris La Kama Wiyaka ke Luwu Timur untuk melakukan rapat konsolidasi pada tanggal 19 Agustus 2021 lalu, ternyata tidak menyelesaikan masalah. “setelah pertemuan dengan Plt ketua dan Plt sekretaris, banyak kader yang berencana mengundurkan diri sebagai pengurus dan fungsionaris Golkar Luwu Timur. Sebagian kader ini menganggap bahwa kedatangan pengurus DPD Golkar Propinsi Sulawesi Selatan yang ditugaskan oleh Taufan Pawe ke Luwu Timur hanya memecah belah kader dengan melakukan rapat memisahkan rapat pimpinan kecamatan (pincam) dengan rapat anggota fraksi dan lebih parahnya lagi pengurus DPD II tidak diundang sama sekali.” bebernya.
“Mereka menganggap mekanisme yang diambil Taufan Pawe dan Plt yang ditunjuk hanya melemahkan partai, menutup kran komunikasi dan tidak sanggup mengakomodir kepentingan kader lainnya,” sambung Chaedir.
Informasi yang diperoleh Lutimterkini.com menyebutkan, prahara di tubuh partai Golkar diawali dengan belum adanya ketua DPRD Luwu Timur pengganti Amran Syam. “ DPD I memaksakan calon ketua DPRD Luwu Timur yang direkomendasikan ke DPP tidak sesuai dengan AD/ART serta PO partai Golkar. DPD I bersikeras mengusulkan calon walaupun menabrak aturan internal dan mekanisme partai Golkar sendiri,” tutur sumber Lutimterkini.com di partai Golkar Luwu Timur.
Selain itu, karut-marut pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) partai Golkar Luwu Timur juga memberi andil kuatnya turbulensi di partai Golkar. “ Baru kali ini partai Golkar Luwu Timur diterpa prahara yang cukup pelik. Ini akibat ulah oknum DPD I yang terkesan memaksakan kehendak walaupun tidak sesuai dengan keinginan mayoritas pengurus DPD II Golkar Luwu Timur. Semoga saja ancaman mundur ramai-ramai di kepengurusan Golkar Luwu Timur tidak terjadi. Solusinya adalah semua harus taat dan tunduk pada aturan main di internal partai,” pungkas Chaedir. (LT/ACS).
