Lutimterkini- Kolaka — Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, Romadu Novelino, S.H., M.H., menyoroti maraknya penerbitan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) oleh kepala desa di Kecamatan Pomalaa dan Baula. Menurutnya, dokumen pertanahan yang dibuat tanpa mengikuti prosedur dan tidak sesuai kondisi lapangan berisiko memicu sengketa agraria sekaligus membawa konsekuensi hukum bagi pihak yang menerbitkannya. Peringatan tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Potensi Konflik Agraria antara Masyarakat dan Perusahaan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan Sosial” yang digelar Kejaksaan Negeri Kolaka, Senin (9/11/2026).
Romadu menekankan bahwa penerbitan SKT maupun SPPFBT tidak boleh bersandar pada keterangan satu pihak saja. Prosesnya harus merujuk pada kondisi nyata penguasaan tanah di lapangan, sejarah kepemilikan yang terang, dan tahapan verifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila lahan yang dimaksud sudah dalam keadaan bersengketa atau terjadi tumpang tindih penguasaan, ia meminta dokumen tersebut tidak diterbitkan. Menurutnya, surat yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya justru akan menumbuhkan konflik berkepanjangan yang pada akhirnya merugikan warga.
Ia juga mengingatkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan dokumen pertanahan berpotensi menjerat pelakunya secara pidana. Bila terdapat perbuatan melawan hukum yang berakibat pada kerugian keuangan negara, kasus tersebut dapat ditelaah menggunakan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP baru. Meski demikian, Romadu menegaskan bahwa tidak semua kekeliruan administratif langsung dikategorikan sebagai tindak pidana. Penilaian tetap dilakukan secara objektif dengan berpijak pada fakta dan alat bukti yang tersedia.
Kejari Kolaka bersama Pemerintah Kabupaten Kolaka, Polres Kolaka, dan Kantor Pertanahan menyepakati langkah evaluasi menyeluruh terhadap tata cara penerbitan SKT dan SPPFBT. Evaluasi ini bertujuan memastikan setiap dokumen yang terbit benar-benar sah dan akurat, sehingga tidak menimbulkan sengketa di masa mendatang. Kesepakatan itu muncul sebagai bagian dari upaya pencegahan dini terhadap potensi benturan kepentingan atas lahan.
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Kolaka Amri, Kepala Kantor Pertanahan, para camat dan kepala desa se-Pomalaa dan Baula, serta sejumlah perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah itu. Kehadiran berbagai pihak dalam forum ini dinilai penting mengingat persoalan tanah di kawasan pertambangan menyangkut hak hidup masyarakat yang telah menggarap lahan secara turun-temurun.
Sinergi antarinstansi dipandang menjadi kunci agar penegakan hukum berjalan seiring dengan keadilan sosial. Melalui diskusi ini, Kejari Kolaka berharap para kepala desa lebih berhati-hati dan cermat sebelum menerbitkan dokumen pertanahan, sehingga konflik agraria dapat dicegah sejak awal.
Sumber: kendarinews.com
