Lutimterkini- Kendari — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara menambah lagi catatan prestasi di level nasional. Lewat pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), KPU Sultra menempati urutan ketiga sebagai peserta terbaik dalam Pembelajaran E-Learning PPID KPU Tingkat Provinsi. Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian Apresiasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2026.
Piagam diterima Amirudin, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, pada 6 November 2026 di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Dalam penghargaan dari KPU Republik Indonesia tersebut, nama Waode Rini tercantum secara khusus sebagai penerima apresiasi dari PPID KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengakuan ini dinilai mencerminkan kesungguhan jajaran pengelola PPID dalam memperkuat kapasitas dan mutu layanan informasi publik lewat pembelajaran berbasis digital.
Amirudin mengaku bahagia dan memberi apresiasi atas hasil tersebut. Menurutnya, penghargaan itu bukan hanya kebanggaan bagi individu atau pengelola PPID, tetapi buah dari kerja bersama seluruh jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dalam membangun tata kelola informasi publik yang makin tertata. Sebagai ketua divisi yang membidangi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM, ia menyatakan kebahagiaannya sekaligus menilai capaian ini sebagai pemicu semangat dan pengingat bahwa pengelolaan informasi publik adalah bagian penting untuk merawat kepercayaan warga terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
Ia berharap prestasi tersebut menggugah seluruh jajaran KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama pengelola PPID, agar terus memperbaiki kualitas pelayanan informasi publik. Kecepatan, ketepatan, keterbukaan, dan kemudahan akses bagi masyarakat menjadi aspek yang harus terus dibenahi.
Amirudin juga menyoroti tantangan pelayanan informasi publik yang akan kian berat, terlebih saat tahun 2027 direncanakan menjadi awal tahapan Pemilu. Situasi itu, lanjutnya, menuntut kesiapan kelembagaan. Masyarakat harus dipastikan mendapatkan informasi kepemiluan yang akurat, transparan, mudah dijangkau, serta bisa dipertanggungjawabkan.
Ia berharap penghargaan ini menjadi energi positif untuk terus berbenah. Menurutnya, pengelolaan PPID harus kian kuat dan profesional menjelang tahapan Pemilu 2027. Keterbukaan informasi disebutnya sebagai salah satu fondasi utama untuk mewujudkan pemilu yang transparan, akuntabel dan berintegritas.
Capaian ini diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni belaka. KPU Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan komitmennya menjadikan momen tersebut sebagai pijakan memperkuat layanan informasi publik yang berkualitas, responsif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Keterbukaan informasi publik akan terus didorong sebagai bagian dari penguatan kepercayaan publik dan mutu demokrasi.
Sumber: kendarinews.com
