Lutimterkini- Morowali — Pemerintah Kabupaten Morowali menegaskan sikap keras terhadap segala bentuk pembukaan dan pengklaiman lahan hutan tanpa dasar hukum. Kebijakan ini diambil untuk memastikan derasnya investasi di wilayah tersebut tetap berjalan sesuai koridor aturan, tanpa mengorbankan hak masyarakat maupun kelestarian kawasan lindung.
Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak menolak masuknya investasi strategis. Namun, ia menekankan agar pelaksanaannya memperhatikan keseimbangan antara kepentingan investor, hak warga, dan batas kewenangan negara. Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang menganggap lahan di kawasan hutan sebagai milik pribadi tanpa mengindahkan tata ruang dan regulasi kehutanan. Menurutnya, sebagai negara hukum, semua pihak harus memahami batas masing-masing sehingga tidak muncul anggapan bahwa segala sesuatu boleh dikuasai.
Pernyataan itu disampaikan Yusman saat memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) bersama PT Vale Indonesia Tbk di Morowali pada Jumat, 6 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa larangan memasuki kawasan hutan lindung merupakan keputusan negara yang sudah dikonsolidasikan dengan Dinas Kehutanan Provinsi, Biro Hukum, serta para kepala desa. Ia memperingatkan agar tidak ada pihak yang nekat membuka lahan baru secara ilegal di area terlarang. Menurutnya, aturan kehutanan sudah jelas dan sumber daya mineral besar di Sulawesi Tengah merupakan anugerah yang harus dikelola secara bertanggung jawab, karena pengelolaan yang buruk justru bisa mendatangkan mudarat bagi warga Morowali sendiri.
Untuk menutup celah penyerobotan lahan dan klaim ilegal, Pemkab Morowali bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah serta pemegang izin operasional telah menetapkan Tanggal Batas Pengakuan (Cut-off Date) pada 7 September 2026. Ketetapan ini berlaku ketat, termasuk di area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) Operasional Blok-3 Bahodopi seluas 1.878,48 hektare. Penetapan itu merujuk pada bukti autentik perekaman foto udara September 2026 dan pendataan lapangan sesuai SK Tim Terpadu Nomor 500.4.6.6/11/DISHUT. Konsekuensinya, pembukaan lahan baru setelah tanggal tersebut tidak akan diakui dan dipastikan melanggar hukum kehutanan.
Di sisi lain, Pemkab Morowali memastikan penertiban kawasan hutan tetap dijalankan tanpa pandang bulu bagi warga penggarap yang telah beraktivitas secara sah sebelum 7 September 2026. Berdasarkan standar nilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati, warga terdampak yang terverifikasi berhak menerima penggantian hasil panen kebun, biaya penggantian tanaman atau modal usaha baru, hingga program pemulihan mata pencaharian berkelanjutan. Pemerintah daerah menegaskan bahwa mekanisme ini bukan melalui praktik jual beli lahan hutan yang melanggar aturan.
Ke depan, pola penataan dan pengawasan ketat ini akan diperluas ke seluruh kawasan industri dan wilayah lingkar tambang lainnya di Morowali. Langkah tersebut menyusul tingginya minat investasi yang masuk ke daerah, sehingga pengawasan kawasan hutan dinilai semakin penting untuk menjaga tertib hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Sumber: sultengraya.com
