Lutimterkini- Palu — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) berkolaborasi dengan Majelis Hukum dan HAM (MHH) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar peluncuran sekaligus bedah dua buku yang menyoroti persoalan pertambangan dan konflik kemanusiaan di Sulawesi Tengah. Acara tersebut berlangsung di sebuah hotel di Kota Palu pada Kamis (12/11/2026) dan menghadirkan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Hikmah, Dr. H. M. M.Hum. dan S.H. Busyro Muqoddas tampil menjadi penutur pokok.
Kegiatan ini digelar menjelang pelaksanaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah. Dua buku yang diperkenalkan dalam forum itu masing-masing berjudul Tambang dan Sisi Gelap Morowali dan Sulteng serta Kasus Poso: Konflik, Kebenaran dan Hak Asasi Manusia, Analisis Kritis atas Masalah Peredaran Senjata dan Tanggung Jawab Negara.
Busyro Muqoddas memaparkan bahwa penyusunan kedua buku dilakukan dengan berpijak pada fakta dan ditopang data primer yang valid, ditambah data sekunder hingga tersier. Menurutnya, pendekatan itu diterapkan agar hasil kajian memenuhi kaidah penelitian akademis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Ia juga menegaskan bahwa peluncuran dan bedah buku ini sudah dipersiapkan sejak awal. Langkah tersebut disebut sebagai wujud kepedulian Muhammadiyah terhadap sejumlah persoalan sosial, kemanusiaan, dan lingkungan, baik yang terjadi pada masa lampau maupun kondisi terkini.
Buku pertama menyoroti sisi gelap aktivitas tambang di Morowali dan Sulawesi Tengah secara lebih luas. Sementara buku kedua mengupas konflik Poso dari sudut pandang kebenaran dan hak asasi manusia, termasuk analisis kritis terhadap peredaran senjata serta tanggung jawab negara dalam kasus tersebut.
Forum bedah buku ini menjadi bagian dari rangkaian agenda Muhammadiyah menjelang Tanwir dan Milad ke-114. Melalui kajian berbasis data, organisasi itu ingin mendorong pembacaan yang lebih jernih atas dua isu berat yang lama mewarnai Sulawesi Tengah, yakni dampak pertambangan dan jejak konflik kemanusiaan.
Pelibatan LHKP dan MHH PP Muhammadiyah menunjukkan bahwa isu hukum, HAM, dan kebijakan publik menjadi perhatian serius organisasi tersebut. Kedua lembaga itu berada di garis depan dalam menyusun kajian yang kemudian dibukukan dan didiskusikan bersama publik di Palu.
Sumber: sultengraya.com
