Lutimterkini- Sitaro — Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Woldewin Sasue, mendesak DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara agar segera mengeksekusi surat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Nomor B-1235/DPP/GOLKAR/X/2026 yang bertanggal 28 Oktober 2026. Surat itu berkaitan dengan penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Golkar di sejumlah daerah. Sasue menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung karena berpotensi menimbulkan preseden buruk bagi organisasi, terutama bila aturan dan petunjuk DPP malah tidak dijalankan oleh jajaran di bawahnya.
Merujuk surat DPP tersebut, persetujuan penunjukan Plt Ketua DPD Partai Golkar diberikan untuk Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. Surat itu ditandatangani Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia bersama Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari permohonan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara melalui surat Nomor A-002/DPD-PG/SULUT/X/2026 tertanggal 5 Oktober 2026.
Dalam surat permohonan itu, DPD Golkar Sulawesi Utara turut mengusulkan penunjukan Plt Ketua untuk Kabupaten Kepulauan Sitaro. Usulan tersebut dilandasi berakhirnya masa kepengurusan ketiga daerah itu hingga tahun 2025. Namun, pada poin 2 surat persetujuan DPP tertanggal 28 Oktober 2026, hanya Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon yang secara tegas disebut mendapatkan persetujuan penunjukan Plt. Kabupaten Kepulauan Sitaro tidak disebutkan di dalam keputusan tersebut.
Sasue, yang pernah menjabat Pimpinan DPRD Sitaro, menegaskan bahwa DPD Provinsi Sulawesi Utara harus menghormati dan menjalankan setiap aturan serta petunjuk yang dikeluarkan DPP. Ia meminta seluruh jajaran bergerak sesuai mekanisme dan ketentuan partai. Menurutnya, aturan organisasi yang dibuat DPP tidak semestinya dilanggar oleh jajaran di bawahnya.
Penegasan soal mekanisme penunjukan Plt menjelang Musyawarah Daerah (Musda) sebelumnya disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fraksi Partai Golkar di Bali pada 24 Oktober 2026. Dalam forum itu, Sarmuji menegaskan bahwa aturan internal partai mengenai penunjukan Plt telah diatur lengkap dalam petunjuk pelaksanaan (Juklak).
Menurut Sasue, Sarmuji dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa penunjukan Plt menjelang Musda tidak diperkenankan tanpa persetujuan dari dua tingkat di atasnya. Menurut Sekjen, DPP tengah melakukan upaya guna membatalkan penunjukan Plt di sebuah provinsi yang ditetapkan menjelang Musda.
Aturan tersebut dirumuskan supaya wewenang dari DPP tidak dipakai seenaknya, khususnya demi mempersempit peluang persaingan, melancarkan kepentingan pihak tertentu, ataupun membentuk dominasi pada pelaksanaan Musda. Sasue menyatakan bahwa penegasan dari Sekjen DPP tersebut menjadi hal yang diperhatikan dalam merespons dinamika kepengurusan Golkar di Sitaro. Terlebih, usulan penunjukan Plt untuk daerah tersebut telah disampaikan DPD Partai Golkar Sulawesi Utara, tetapi tidak tercantum dalam surat persetujuan dari DPP.
Sumber: sulutnews.com



