Lutimterkini, Jakarta — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan manipulasi pasar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tiga di antaranya sudah ditahan, sementara satu tersangka lain berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan swasta di sebuah perusahaan sekuritas, tengah menjalani proses hukum lain di Polda Metro Jaya. Penahanan ketiga tersangka lainnya dilakukan guna memperlancar penyidikan.
Praktik curang yang diduga dilakukan keempat tersangka berupa menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terkait aktivitas perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di BEI. Aksi tersebut terjadi pada perdagangan 29 Mei 2023. Efek yang menjadi objek dugaan manipulasi meliputi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta waran terstruktur ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Modus yang dipakai para tersangka, menurut penyidik, adalah membeli identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek. Selain itu, mereka disebut melakukan pendanaan transaksi lewat rekening bank milik pihak lain. Dari rangkaian perbuatan tersebut, kerugian ditaksir mencapai sekitar Rp6,97 miliar.
Penanganan perkara ini berawal dari pengawasan dan pemeriksaan OJK di sektor pasar modal. Prosesnya berlanjut ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan sejak Mei 2026. OJK menegaskan bahwa penahanan merupakan bagian dari penegakan hukum untuk mendukung kelancaran penyidikan, dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah serta hak-hak para tersangka sesuai ketentuan perundang-undangan.
Para tersangka dijerat Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Ketentuan itu telah diubah melalui Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK menyatakan terus mempererat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Polri dan Kejaksaan RI. Langkah itu ditempuh agar penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan profesional, tegas, dan konsisten.
Upaya penegakan hukum ini juga menjadi bagian dari reformasi OJK untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal. Reformasi diarahkan agar penindakan berlangsung lebih tegas, konsisten, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan perdagangan efek berjalan transparan, teratur, wajar, dan efisien.
Lewat penguatan pengawasan dan penegakan hukum, OJK berkomitmen menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan pelindungan investor, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.
Sumber: CNBC Indonesia






