Lutimterkini- Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara atas kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (19/11). Langkah itu diambil menyusul serangkaian olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan di sejumlah lokasi yang diduga difungsikan sebagai posko makar pada Selasa sebelumnya.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa penggeledahan dan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari upaya penghimpunan bukti tindak pidana makar. Ia menjelaskan, gelar perkara akan melibatkan tim internal serta para saksi ahli untuk merumuskan konstruksi hukum dari peristiwa yang tengah disidik.
Susatyo menegaskan bahwa pihaknya akan mendengarkan pandangan para ahli sebelum merampungkan konstruksi perkara. Hasil pembahasan itu, lanjutnya, bakal disampaikan ke publik setelah proses gelar perkara tuntas. Ia juga menyebut hasil diskusi dengan tim internal dan saksi ahli akan menjadi dasar penentuan langkah penyidikan berikutnya.
Perkara dugaan makar ini berkaitan erat dengan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beserta sejumlah pihak yang diduga sebagai kaki tangannya. Terkait kasus penyadapan, Bareskrim telah menetapkan empat jenderal Polri aktif sebagai tersangka. Selain Listyo, tiga perwira tinggi yang turut ditetapkan adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Para tersangka dalam perkara penyadapan dijerat Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Tiga dari empat tersangka, yakni Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi, kini mendekam di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak termasuk dalam kelompok yang ditahan.
Hasil penyelidikan awal kepolisian mengungkap bahwa korban penyadapan yang dilakukan Listyo dan anak buahnya tidak hanya Prabowo. Sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat juga turut menjadi sasaran. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri sendiri telah menaikkan status perkara dugaan makar ke tahap penyidikan.
Di sisi lain, Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah menjalani sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Keduanya tercatat mengajukan banding atas putusan etik yang dijatuhkan kepada mereka. Proses banding itu masih berjalan hingga kini.
Sumber: CNN Indonesia






