Lutimterkini- Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungannya terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang oleh DPR. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan bahwa lembaga antirasuah itu mendukung penuh langkah legislasi tersebut lantaran sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang selama ini dijalankan. Menurutnya, sebagai lembaga penegak hukum, KPK wajib patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, KPK akan berperan sebagai pelaksana undang-undang, dan perampasan aset dinilai selaras dengan upaya pemberantasan korupsi yang digaungkan lembaganya.
Budi menyampaikan pernyataan itu saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (19/11/2025). Ia menekankan bahwa penegakan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi bukan sekadar memberi efek jera kepada para pelaku. Yang tak kalah penting, proses hukum harus mampu memulihkan keuangan negara secara optimal. Lebih dari itu, menurut Budi, aspek penindakan yang dijalankan KPK pada akhirnya juga mendorong langkah-langkah korektif. Melalui upaya tersebut, celah-celah yang berpotensi melahirkan pelaku baru dengan modus serupa dapat ditutup, termasuk dari setiap tindakan penindakan yang dilakukan KPK.
Terkait penguatan pemberantasan korupsi, Budi menilai persoalannya tidak berhenti pada penguatan asset recovery atau perampasan aset semata. Diperlukan pula terobosan-terobosan lain. Ia menyebut RUU ini tidak hanya menyangkut penguatan pemulihan aset, tetapi juga menuntut adanya langkah terobosan, termasuk kriminalisasi terhadap delik-delik yang telah diatur dalam konvensi UNCAC. Delik yang dimaksud antara lain illicit enrichment, trading influence, suap di sektor swasta, serta suap kepada pejabat asing.
Empat delik yang belum dikriminalisasi dalam sistem hukum Indonesia itu, lanjut Budi, menjadi diskursus menarik. Ke depan, persoalan tersebut dapat menjadi poin-poin penguatan dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Selain itu, KPK akan tetap mempelajari dan menganalisis pasal-pasal yang dinilai beririsan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemberantasan korupsi yang diemban lembaga tersebut.
Budi juga menegaskan bahwa dalam penanganan tindak pidana korupsi, KPK memiliki perhatian besar terhadap optimalisasi asset recovery. Karena itu, proses penyidikan di KPK kerap kali telah melakukan banyak penyitaan. Barang sitaan itu kemudian menjadi salah satu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
Di sisi lain, KPK membuka diri untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kementerian maupun lembaga lainnya. Tujuannya agar penegakan hukum terkait korupsi dapat berjalan semakin efektif. Dukungan terhadap RUU Perampasan Aset ini menegaskan posisi KPK yang menempatkan pemulihan keuangan negara sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya pemberantasan korupsi.
Sumber: CNBC Indonesia



