Lutimterkini- Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2027 sebesar Rp 4.233.913,25 per bulan. Angka tersebut disepakati setelah melalui pembahasan panjang yang sempat alot antara serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Keputusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1968/XI/Tahun 2026 yang dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, di Kantor Gubernur Sulsel pada Sabtu (21/11/2026).
Besaran UMP baru itu terdiri atas upah pokok ditambah tunjangan tetap. Winarno menjelaskan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Adapun pekerja yang telah bekerja satu tahun atau lebih, upahnya harus mengacu pada struktur dan skala upah yang diterapkan perusahaan masing-masing. Ia menegaskan keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 2027 dan mengikat sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pemprov Sulsel turut menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 yang besarnya berbeda-beda mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima digit. Untuk sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan, UMSP ditetapkan Rp 4.293.995. Sektor industri, pengolahan, dan retail sebesar Rp 4.235.702, sementara sektor aktivitas jasa Rp 4.234.608.
Penetapan UMP tahun depan melalui rapat Dewan Pengupahan Sulsel yang berlangsung alot. Organisasi pengusaha semula mengusulkan UMP 2027 sebesar Rp 4.186.546,50 dengan nilai alfa 0,5, atau naik sekitar Rp 265.458 (6,77%). Di sisi lain, serikat buruh menuntut kenaikan menjadi Rp 4.304.963,38 dengan nilai alfa 1, atau bertambah sekitar Rp 383.875 (9,79%) dari UMP tahun sebelumnya.
Pemprov akhirnya memilih jalan tengah dengan menggunakan nilai alfa 0,7. Dari komponen itu, UMP Sulsel 2027 naik Rp 312.824,46 atau 7,98% dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga ditetapkan menjadi Rp 4.233.913,25. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sulsel, Jayadi Nas, menilai keputusan tersebut diambil dengan pertimbangan matang. Menurutnya, Gubernur yang tengah menjalankan ibadah umrah di Makkah benar-benar memikirkan angka yang moderat. Ia mengakui tidak ada kebijakan yang mampu memuaskan semua pihak, dan perbedaan pendapat merupakan dinamika biasa dalam pengambilan keputusan.
Jayadi juga menyebut kenaikan 7,98% masih tergolong tinggi jika dibandingkan UMP tahun sebelumnya yang sebesar 7,21%. Ia menilai respons pemerintah sudah sangat baik setelah mendengarkan masukan dari Dewan Pengupahan.
Di kalangan buruh, keputusan ini menuai kekecewaan. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas, menyebut hasil tersebut sebagai kenyataan pahit yang tidak sesuai harapan perjuangan. Ia menuturkan bahwa dengan nilai alfa 1, kenaikan seharusnya mencapai 9,79%. Karena tidak ada titik temu antara pengusaha dan pekerja, persoalan diserahkan kepada gubernur sesuai kewenangannya. Meski begitu, Basri mengapresiasi penetapan UMSP dan struktur skala upah bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun ke atas, yang menjadi dua dari tiga aspek perjuangan serikat pekerja.
Sementara itu, kalangan pengusaha menyatakan dukungan dan akan mengikuti ketentuan pemerintah. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel, Andi Darwis, menegaskan pengusaha selalu tegak lurus terhadap aturan yang diputuskan pemerintah karena merupakan mitra kerja pemerintah. Menurutnya, pengusaha tetap mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan pekerja, salah satunya dengan membuka lapangan kerja melalui pengembangan unit usaha baru. Darwis menilai perbedaan pandangan antar pihak adalah hal wajar, dan di titik itulah pemerintah hadir untuk menengahi. Ia mengingatkan agar semua pihak mengikuti keputusan pemerintah yang telah mempertimbangkan kepentingan seluruh unsur masyarakat, baik pengusaha maupun pekerja.
Sumber: detik.com






