Makassar, Lutimterkini- Suara lantang terdengar dari ruang komisi C DPRD Propinsi Sulawesi-Selatan di Makassar (16/11/2021) pagi tadi dalam rapat konsultasi tim badan anggaran DPRD Luwu Timur dan Banggar DPRD Sulsel . “ Bagaimana bisa dana bagi hasil pajak air permukaan (water Levy ) PT. Vale untuk kami ( Luwu Timur) pada triwulan kedua dan ketiga tahun ini belum ditransfer Propinsi ke kas daerah Luwu Timur “ ujar Usman Sadik, wakil ketua DPRD Luwu Timur dengan nada tinggi.
Dalam rapat itu, Usman Sadik bersama sejumlah legislator Luwu Timur yang tergabung dalam tim Banggar berinisiatif melakukan konsultasi sekaligus mempertanyakan belum terbayarnya dana bagi hasil, Water Levy, dari Pemprov Sulsel ke pemkab Luwu Timur. Total dana bagi hasil Water Levy yang seharusnya diterima menjadi (hak) pemkab Luwu Timur untuk triwulan kedua dan ketiga tahun 2021 ini berkisar Rp 46 Miliar.
“ Kenapa kami ke Banggar Propinsi hari ini ? karena sudah tiga kali surat bupati Luwu Timur kepada Plt. Gubernur Sulsel yang meminta pembayaran Water Levy ke pemkab Luwu Timur belum pernah ada realisasi.,” ungkap Usman.
Politikus PAN ini melanjutkan, bahwa dalam pertemuan ini belum ada isyarat dari Pemprov Sulsel untuk membayarakan dana bagi hasil water levy tersebut. “ Yang kita sayangkan, mengapa Pemprov lebih memprioritaskan bantuan keuangan khusus ke daerah-daerah. Sementara ada kewajibannya (membayar Water Levy) ke Luwu Timur tidak ditunaikan.” Sambungnya.
Dari hasil asistensi Tim Banggar Luwu Timur ke Kemendagri bebeerapa waktu lalu direkomendasikan agar Pemprov Sulsel lebih memprioritaskan kewajibannya untuk membayar Water Levy ke Pemkab Luwu Timur.
“ Dana Water Levy ini sudah tergambar dalam batang tubuh APBD Luwu Timur tahun 2021. Kalau ini Propinsi tidak bayarkan, maka banyak kegiatan kami yang sudah dilaksanakan tidak akan dibayarkan. Termasuk bantuan beasiswa kepada mahasiswa Luwu Timur,” beber Sadik.
Dijelaskannya, bahwa program beasiswa ini mengcover kurang lebih 15 ribu mahasiwa Luwu Timur dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp. 60 Miliar. “ kembali saya tegaskan, jika dana Water Levy ini masih tertahan atau tidak dibayarkan, maka program beasiswa tersebut tidak kami laksanakan,” tegasnya.
“ Jadi jangan salahkan kami pak jika mahasiswa Luwu Timur melakukan demonstrasi ke kami dan kami arahkan ke Propinsi. Kami minta tolong agar Pemprov segera merealisasikan pembayaran Water Levy ini.” Imbuh Usman.
Dalam rapat konsultasi ini juga hadir perwakilan dan staf dinas pendapatan dan keuangan Propinsi Sulawesi-Selatan serta Banggar DPRD Propinsi Sulsel, Andi Hatta Marakarma. Sedangkan anggota Banggar Luwu Timur lainnya yang juga hadir adalah Badawi Alwi, Sarkawi A. Hamid, I Made Sariana, Wahidin Wahid dan Leonard Bongga (LT/ACS).
“
