Lutimterkini- Dewan paerwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten Luwu Timur mengelar sidang paripurna terkait Ranperda perubahan APBD 2023 dan perangkat daerah. Paripurna digelar di gedung DPRD Luwu Timur dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terkait dua Ranperda tersebut, Senin (11/09/2023)
Terkait Ranperda tentang Perubahan ARBD Tahun Anggaran 2023., Fraksi PAN melalui juru bicaranya Rahman Sanusi mengungkapkan Anggaran pendapatan dan beianja daerah ( APBD ) mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi dalam meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat ,
“ APBD juga merupakan instrument teknis dan idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh Remerintah daerah yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya penyusunan APBD Rerubahan subtansinya adalah untuk meiakukan penyesualan kondisi-kondisi terkini yang ada ditengah-tengah masyarakat secara makro maupun mikro sehingga dengan APBD perubahan secara tepat dapat memberikan manfaat dan soiusi atas kebutuhan masyarakat kita di kabupaten Luwu Timur.” Kata Rahman.
Seianjutnya menanggapi penyampaian pengantar Bupati atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan ARBD Tahun anggaran 2023yang teiah disampaikan oleh Saudara Bupati Luwu Timur, Maka izinkan kami fraksi RAN memberikan pemandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut; I.Secara umum ,
Pendapatan semula Rp.1.714.005.834.919,-( Satu Triliun.Tujuh Ratus Empat Belas Milyar.Lima Juta, Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu, Sembilan Ratus Sembilan Belas Rupiah ). Setelah perubahan Rp. 1.736.625.223.502,- ( Satu triliun ,Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Milyar, Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta, Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu,Lima Ratus Dua Rupiah) Belanja semula Rp.1.763.745.393.187,- ( satu triliun , Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Milyar, Tujuh Ratus Empat Puluh lima Juta,Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu,Seratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah). Setelah perubahan Rp.1.897.343.870.400,- ( satu triliun , Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar, Tiga Ratus Empat Puluh Tiga juta, Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu, Empat Ratus Rupiah).
Hal ini menjadi gambaran rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 , Namun yang terpenting adalah perubahan APBD ini ,mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas,
. Fraksi PAN mengingatkan pemerintah agar Belanja dan Pendapatan Daerah berjalan seimbang.hal ini dalam rangka menekan defisit anggaran tahun depan dan menuju normalisasi level defisit pada 2024. Kemudian daripada ituuntuk mendorong agar defisit anggaran bisa menyasar target, maka pendekatan dari sisi beianja dan penerimaan harus berjaian seimbang.
- Daiam rangka efektifitas anggaran fraksi PAN mengharapkan dari sisi beianja pemerintah , periu memastikan bahwa pos-pos beianja nantinya bisa tereaiisasikan secara penuh dan tepat sasaran.
- Fraksi pan mendorong pemerintah daerah untuk memperbaiki masaiah administrasi yang masih sering menjadi penghambat reaiisasi beianja sudah bisa diantisipasi karena teiah mempunyai pengaiaman pada tahun-tahun sebelumnya, oieh sebab itu pemerintah daerah harus terus memperbarui data agar administrasi beianja dapat iebih baik karena akan berimplikasi pada penyaiuran berbagai bantuan yang dibutuhkan masyarakat. Daiam hai ini , data merupakan aspek esensiai daiam memastikan beianja dapat tersaiurkan dengan benar tidak hanya pada tahun depan meiainkan juga tahun-tahun berikutnya.
4 .Fraksi PAN memintah ke Pemerintah Daerah untuk memperhatikan secara serius terkait penghapusan data 3408^44^ yang dikeluarkan dari data DTKS Penerimaan Bantuan JK dari Pusat dan Penerima PKH dan PENT.
- Selanjutnya Kami dari Fraksi PAN meminta agar penyerapan anggaran(belanja modal) diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja namun juga diharapkan penyerapan memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah sehingga harus ada basis dasar kebijakan yang kuat untuk mendorong proses pemulihan ekonomi, artinya jika misalnya belanja diperlukan melebar dan akhirnya mendorong melebarnya defisit anggaran maka harus dilihat bahwa kebijakan itu diperlukan untuk memperkokoh proses pemulihan ekonomi 2024.
- Dalam anggaran APED Perubahan Tahun Anggaran 2023 ini fraksi PANmenilai pentingnya mendukung kegiatan yang terkait dengan perbaikan dan pembangunan fasilitas layanan seperti permasaiahan air sebagai layanan dasar harus menjadi program prioritas , alokasi anggaran untuk Pembangunan RS Atue^an Pasar Tomeni—harus menjadi pernatian diperubahan agat-seeepatnya dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat. (Lt/sps).
