Lutimterkini- Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lutim melakukan Monitoring Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Dana BKK Desa Tahun Anggaran 2022, untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Malili dan Angkona, bertempat di Aula Kantor Camat Malili, Selasa (20/06/2023).
Turut hadir, Anggota DPRD Dapil Malili-Angkona, Camat Angkona, I Ketut Riawan, OPD terkait, Para Kepala Desa se- Kecamatan Malili-Angkona, Anggota BPD, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat, serta aparat desa.
Camat Malili, Nasir melaporkan bahwa, di Kecamatan Malili khususnya sudah terbentuk satu perumdes yang terdiri dari desa Baruga, Puncak Indah dan Kelurahan Malili yang akan mengelola dana bantuan dari program pembedayaan masyarakat dari PT Vale.
“Alhamdulillah ini sudah dilakukan dan sedang berjalan di masing-masing desa kami untuk di wilayah Kecamatan Malili,” kata Nasir.
Nasir mengatakan, di Kecamatan malili sudah mengangarkan sekitar 214 juta untuk dana stunting, dalam rangka melakukan intervensi secara spesifik terkait isu nasional.
“Tidak hanya untuk dana stunting, tapi kami juga sudah melaunching rumah gizi Batara Guru yang ada di desa Puncak Indah dan salah satu desa yang mendapatkan pendampingan gizi langsung dari Provinsi Sulsel,” jelas Camat Malili.
“Mudah-mudahan ini bisa jadi projek untuk desa-desa lain, karena penting sekali adanya rumah gizi ini untuk menekan angka stunting di daerah kita ini,” tambahnya.
Sementara, Komisi I DPRD Lutim, Hj. Harisah mengungkapkana pada dibahas ialah anggaran yang sudah terlaksana di tahun 2022, sehingga DPRD sebagai fungsi pengawasan akan mengevaluasi terkait pembahasan ranperda pertanggungjawaban APBD dan dana BKK.
“Anggaran kita di tahun 2022 itu dari target 1,6 triliun lebih tembus sampai terealisasi 1,7 triliun. Artinya di tengah jalan ada sumber pendapatan yang masuk sehingga, alhamdulillah di APBD kita bisa tembus di angka 1,7,” terang Harisah.
Lebih lanjut, Hj. Harisah mengatakan, penganggaran di tahun 2022 tentu banyak kemajuan-kemajuan terutama menurunnya angka kemiskinan.
“Ini artinya, indikator anggaran yang kita support didalam APBD alhamdulillah responnya bagus, dan hasilnya bagus tetapi tentu masih banyak kekurangan yang harus di benahi,” ucap Komisi I DPRD Lutim.
Oleh karena itu, kata Harisah dengan alokasi dana 1 miliar 1 desa ini bisa tepat sasaran dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga bisa dirasakan manafaatnya oleh masyarakat.
“Oleh karena itu, apa yang disampaikan kepada kami hari ini bisa menjadi catatan dan bahan di pandangan-pandangan fraksi kami serta rekomendasi dalam memberikan penilaian terhadap LKPJ,” pungkasnya. (dew/ikp-humas/kominfo-sp)
