Towuti — Lonjakan populasi ikan Sapu-sapu di Danau Towuti kini bukan lagi sekadar persoalan ekologis, melainkan telah berkembang menjadi isu serius yang menuntut tanggung jawab nyata dari para pemangku kepentingan.
Spesies invasif yang bernama latin Pterygoplichthys pardalis terus berkembang tanpa kontrol yang jelas. Aktivitasnya yang menggali sedimen dasar danau mempercepat degradasi lingkungan: air menjadi keruh, habitat rusak, dan rantai makanan terganggu. Dalam situasi ini, ekosistem di Danau Towut yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati air tawar di Sulawes perlahan mengalami tekanan sistemik.
Dampaknya sudah terasa di tingkat masyarakat. Ikan-ikan endemik seperti Opudi, Buttini, dan Pangkilang semakin sulit ditemukan. Nelayan lokal mulai kehilangan hasil tangkapan yang selama ini menjadi penopang ekonomi mereka. Namun hingga kini, belum terlihat langkah terpadu yang signifikan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: di mana peran para stakeholder?
Warga Loeha Raya, Mustamar, secara tegas menyuarakan kekecewaannya terhadap lambannya respons pihak-pihak terkait. Ia menilai bahwa persoalan ini tidak bisa lagi ditangani secara parsial atau sekadar wacana.
“Ini sudah jelas dampaknya ke masyarakat dan lingkungan. Harus ada tindak lanjut nyata dari stakeholder. Pemerintah kabupaten melalui Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa hanya melihat. Pelaku industri seperti PT Vale Indonesia dan kontraktor di Towuti juga harus ikut serta,” tegasnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan keresahan yang lebih luas di tengah masyarakat. Selama ini, upaya pengendalian masih bertumpu pada inisiatif terbatas tanpa dukungan sistematis, baik dari sisi kebijakan, pendanaan, maupun teknologi.
Di sisi lain, Kepala Desa Tokalimbo, Mupli, S.AN, mengungkapkan bahwa kondisi lapangan justru semakin menyulitkan masyarakat untuk terlibat langsung.
“Kendala utama di Loeha Raya itu buaya. Kita tidak bisa pakai metode spear fishing seperti di Matano. Ini bukan soal teknik saja, tapi soal keselamatan. Nyawa bisa jadi taruhan,” ujarnya saat ditemui dikediamannya, Jl. Pendidikan, Dusun Beau, Desa Tokalimbo, Kecamatan Towuti, Jumat 15/5/2026).
Pernyataan ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis partisipasi masyarakat tanpa dukungan perlindungan dan sistem yang memadai berpotensi tidak efektif, bahkan berbahaya.
Ironisnya, di tengah ancaman ekologis yang kian nyata, ikan sapu-sapu juga belum memiliki nilai ekonomi yang dapat mendorong pengendalian berbasis pasar. Tanpa insentif ekonomi, aktivitas penangkapan cenderung sporadis dan tidak berkelanjutan.
“Kalau tidak ada nilai ekonominya, sulit berharap masyarakat bergerak konsisten,” tambah Mupli. (Lt/sps/adn)
