Lutimterkini- Pelaksanaan pesta demokrasi (pemilu) akan dihelat pada 14 Februari 2024 mendatang. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) , sejak jauh-jauh hari telah mempersiapkan diri dalam rangka menumbuhkan pengawasan partisipatif publik mengawal jalannya pemilihan umum. Sebagaimana slogan Bawaslu “ Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu.”
Lantas bagaimana kesiapan Bawaslu Luwu Timur menghadapi kontestasi pemilihan umum 2024 ?. Berikut rangkuman wawancara khusus pewarta Lutimterkini.com dengan ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari di ruang kerjanya, Sabtu (09/02/2024).
Lutimterkini (LT) : pak ketua, 3 hari lagi pemungutan suara akan berlangsung, sejauh mana persiapan Bawaslu ?
Pawennari (PW) : iya, yang pertama saat ini kita memasuki masa tenang. Kami (Bawaslu) dan seluruh jajarannya , pengawas TPS, pengawas desa dan pengawas kecamatan sudah lengkap dan hari ini kami telah melakukan apel siaga pengawasan agar mereka bisa siap secara rohani dan fsik . kami juga baru saja menggelar rapat bersama Gakkumdu dalam rangka menghadapi potensi di lapangan seperti tindak pidana pemilu, khususnya di masa tenang, kemudian satu hari pasca pemungutan surara selanjutnya kami juga akan melakukan patroli ke semua jajaran , patrol pengawasan , termasuk juga tim dari Gakkumdu, kepolisian dan kejaksaan.
LT : Mengenai tingkat kerawanan yang Bawaslu temukan selama ini, khususnya menjelang hari H ?
PW : ada beberapa TPS yang secara detail juga akan kami serahkan informasinya . Ada beberapa indikator kerawanan yang coba kami petakan . seperti akses jaringan internet, akses geografis secara lokasi, dan kerawanan soal sejarah/ pengalaman pemilu di masa lalu di mana ditemukan adanya kekerasan seperti intimidasi. Kekerasan yang saya maksud adalah suasana atau kondisi di TPS di mana masyarakat sudah tidak sabaran dan gregetan sehingga nyali teman-teman pengawas bisa menciut dengan kondisi ini.
LT “ kerawanan lainnya ?
PW : yang lain soal kerawaan rekam lokasi TPS yang pernah terjadi pemungutan suara ulang, kemudian terjadi juga tindak pidana pemilu tahun 2019 , di mana ada oknum tertentu yang menggunakan hak atau dokumen kependudukan orang lain untuk memilih dan ada beberapa TPS yang kami indikasikan memenuhi kriteria tersebut (terjadinya kerawanan).
LT : Kalau di Luwu Timur bagaimana sejatinya fokus pengawasan dan daerah mana saja yang masuk zona kerawanan dan berpotensi terjadinya kecurangan ?
PW : kalau untuk memetakan lokasi, kami akan paparkan di beberapa TPS yang tersebar di seluruh kecamatan tapi itu basisnya TPS .
LT : Kalau kendala lain terkait pengawasan ini ?
PW : kalau soal kendala hanya satu saja yakni soal akses jaringan karena kami juga nantinya di hari pemungutan suara akan menggunakan aplikasi Siwaskam. Kemudian juga soal akses lokasi. Saya kira tantangannya hanya itu saja. Akses untuk jaringan internet, akses penggunaan aplikasi Siwaslu, kemudian akses lokasi geografis. Ada yang sulit terjangkau masuk sehingga monitoring dari teman-teman kecamatan ke beberapa lokasi TPS ituterlambat.
LT: tahapan kampanye telah berakhir dan kita akan memasuki masa tenang. Apakah selama ini Bawsalu menemukan adanya tindak pidana pemilu seperti money politics yang dilakukan caleg atau tim paslon ?
PW : sampai saat ini kami belum ada menenmukan. Tetatpi kami telah tegaskan kepada seluruh jajaran pengawas untuk melakukan pengetatan di lapangan . Informasi yang kami dapatkan bahwa sudah ada yang membagi-bagi uang ,namun setelah ditelusuri lebih jauh secara kualifikasi pembuktian susah juga dibuktikan, tetapi itu bagian dari informasi awal bagi kami untuk coba kami lakukan penguatan ke bawah kepada jajaran agar massif betul melakukan pengawasan. Artinya ketika informasi itu memang benar adanya , dan setelah dicek di lapangan kami bisa membuktikkan kembali pasti kami akan proses.
LT : Pelanggaran-pelanggaran apa saja yang telah ditemukan Bawaslu selama ini ?
PW : kalau selama ini terkait alat peraga kampanye, tapi kami di Bawaslu belum ada yang sempat kami regsitrasisebagai pelanggaran pemilu.baik untuk kategori pelanggaran administrasi maupun pidana itu belum ada. Jadi untuk Luwu Timur saat ini kita masih nihil (pelanggaran). Dan kita berharap ini bisa bertahan hingga hari pemungutan suara, dan pasca pencoblosan. Makanya dalam apel siaga hari ini kami tegaskan kepada jajaran pengawas agar massif melakukan pencegahan . Begitu ada potensi lakukan pencegahan. Jadi kami harus mengawali dengan pencegahan. Namun kami ingatkan jika proses pencegahan telah kami lakukan dan tidak diindahkan maka tentu saja akan kami tindak.
LT : Bagaimana himbauan yang dilakukan kepada jajaran pengawas hingga ke tingkat bawah ?
PW : yang pertama adalah menjaga netralitas. Karena salah satu tingkat kerawanan yang paling tinggi ketika penyelenggara pemilu tidak berlaku netral. Itu bagian dari upaya untuk keluar dari koridor-koridor kode etik penyelenggara pemilu dan hal ini yang paling kami tekankan karena pemicu dari kericuhan pemilu salah dariteman-teman penyelenggara jika di tidak berlaku netral. Yang kedua adalah professional dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu (LT/acs/sps).
