Lutimterkini- Jakarta — Kementerian Dalam Negeri menerima penghargaan dalam kategori Pelopor Birokrasi Modern dan Stabilitas Regional pada ajang Indonesia Kita Awards 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas langkah Kemendagri memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, integrasi data, serta pengendalian inflasi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menerima penghargaan tersebut mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada malam penganugerahan yang digelar Garuda TV di Yudistira Ballroom, Patra Jasa Office Tower, Jakarta, Selasa (10/11).
Dalam tayangan video yang ditampilkan penyelenggara, dijelaskan bahwa selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Mendagri Tito telah mendorong pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ia juga mengupayakan pemberian insentif fiskal untuk mendukung program strategis nasional, serta integrasi nomor induk kependudukan (NIK) dalam Satu Data Indonesia agar penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran.
Mendagri Tito juga dipercaya memimpin Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Ia pun mendorong reformasi tata kelola pemerintahan daerah yang berbasis data.
Dalam sambutannya, Wamendagri Bima menjelaskan bahwa Kemendagri berperan dalam membina penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peran itu terutama untuk memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah tetap selaras. Ia menyampaikan bahwa tugas utama Kemendagri adalah memastikan para kepala daerah menjalankan fungsi pelayanan publik dengan baik dan melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat.
Bima juga menyinggung bahwa para kepala daerah tidak lepas dari berbagai tantangan saat menjalankan tugas. Menurutnya, tantangan tersebut menjadi bagian dari dinamika yang harus dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Penghargaan Indonesia Kita Awards 2026 sendiri menjadi ajang apresiasi bagi institusi yang dinilai berkontribusi dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Bagi Kemendagri, capaian ini menegaskan posisinya sebagai penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan daerah.
Ke depan, penguatan koordinasi pusat-daerah, integrasi data kependudukan, dan pengendalian inflasi disebut tetap menjadi fokus Kemendagri. Upaya itu dinilai penting untuk menjaga stabilitas regional dan kualitas layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.
Sumber: JPNN.com
