Lutimterkini- Parepare — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, Jenamar Aslan, angkat bicara soal beredarnya rekaman suara Wali Kota Tasming Hamid yang diduga memuat ancaman terhadap media. Jenamar menegaskan pernyataan orang nomor satu di lingkup Pemkot Parepare itu disampaikan dalam forum resmi, yakni Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Triwulan III di Auditorium BJ Habibie pada Jumat, 6 November. Menurutnya, konteks pidato saat itu sebenarnya membahas solusi strategis jangka panjang dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak tertentu.
Jenamar menilai rekaman audio visual yang ramai di media sosial telah mengalami pemotongan secara sengaja. Ia menyebut ada pihak yang memangkas bagian-bagian tertentu dari pernyataan Wali Kota demi menciptakan kesan kontroversial. Praktik tersebut, katanya, merupakan langkah manipulatif yang bertujuan memicu kegaduhan serta salah paham di tengah warga. Keterangan itu ia sampaikan kepada awak media pada Rabu, 11 November 2026.
Sebelumnya, dalam rekaman yang beredar luas, Tasming diduga melontarkan ancaman kepada media yang dinilai terus menyorot sisi negatif pemerintah kota. Ia mempersoalkan media mitra Pemkot yang tetap memberitakan hal buruk dan menyebut pihak semacam itu bermuka dua. Dalam rekaman tersebut, Tasming bahkan menyinggung soal menghalalkan darah media yang dinilainya tidak konsisten.
Wali Kota juga menyoroti etika media mitra yang masih melayangkan kritik terhadap pemerintah daerah. Ia mengaku heran dengan sikap sejumlah media yang telah menerima anggaran daerah namun terus menyerang Pemkot lewat pemberitaan. Menurutnya, sikap semacam itu menimbulkan pertanyaan soal arah kerja sama yang selama ini dibangun.
Dalam rekaman itu pula, Tasming meminta Kepala Dinas Kominfo Parepare melakukan penyaringan ketat terhadap seluruh perjanjian kerja sama dengan media. Ia menegaskan tidak akan mentoleransi media yang berperilaku tidak konsisten dan menganggap sikap tersebut sebagai hal yang terlarang. Wali Kota lantas menyinggung istilah Bali Bella’ yang ia maknai sebagai pihak yang tidak bisa dipegang komitmennya, dan menyebutnya haram serta halal darahnya.
Tasming juga menekankan bahwa seluruh kontrak kerja sama dengan pemerintah, termasuk di lingkungan Pemkot Parepare, harus melewati satu pintu, yakni Dinas Kominfo. Ia menegaskan tidak ada ruang bagi pihak yang bersikap abu-abu dalam kerja sama tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, polemik terkait rekaman suara Wali Kota Parepare masih menjadi perbincangan publik. Pemkot Parepare melalui Dinas Kominfo memilih menempuh jalur klarifikasi dengan menuding adanya manipulasi konten yang sengaja disebar untuk memancing kontroversi.
Sumber: detik.com
