Lutimterkini- Palu — Perum Bulog Kantor Wilayah Sulawesi Tengah mengambil langkah keras terhadap mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang kedapatan melepas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ataupun Minyakita melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Sanksi ini dijalankan guna memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan sekaligus menjaga warga dari permainan harga di tingkat pedagang.
Pernyataan itu disampaikan Pemimpin Wilayah Bulog Kanwil Sulteng, Jusri Pakke, saat meninjau penyaluran beras SPHP dan Minyakita di sejumlah mitra RPK di Pasar Masomba dan Pasar Manonda, Kota Palu, Senin (16/11/2026). Dalam peninjauan tersebut, Jusri menekankan bahwa fokus utama pihaknya adalah memastikan ketersediaan stok pangan di pasar tetap terjaga. Kondisi stok di Sulteng, katanya, relatif aman dan masih terkendali bila dibandingkan sejumlah wilayah lain.
Ia menjelaskan bahwa kedatangan tim ke pasar lebih dulu untuk memastikan stok tersedia. Dibandingkan daerah lain, Sulteng termasuk yang paling aman soal stok dan masih terkontrol. Meski begitu, Bulog mengakui telah menerima sejumlah keluhan warga soal dugaan permainan harga oleh pedagang. Laporan tersebut terus ditelusuri, dan pihaknya tidak segan menjatuhkan sanksi kepada mitra yang terbukti melanggar ketentuan.
Jusri mengungkapkan bahwa sampai saat ini sudah ada 10 mitra yang masuk daftar hitam karena melakukan pelanggaran dalam penyaluran produk pangan pemerintah. Ia mempersilakan masyarakat menghubungi langsung nomor 082344488862 bila menemukan penjualan di atas HET. Tim akan turun meninjau, dan jika ada bukti, mitra langsung dicoret. Apalagi jika harga sudah mencapai Rp20.000 per liter, penyaluran dipastikan dihentikan.
Sanksi yang dijatuhkan tidak sekadar penghentian sementara penyaluran. Bagi pelaku yang telah dibuktikan melakukan permainan harga, tidak ada lagi jatah stok yang diberikan, termasuk untuk beras SPHP dan Minyakita. Bulog pada dasarnya ingin memperbanyak jumlah mitra RPK agar produk pangan pemerintah makin mudah dijangkau masyarakat. Dengan stok yang melimpah, diharapkan muncul persaingan antarmitra sehingga harga jual tetap terkendali.
Soal Minyakita, Jusri menegaskan lagi bahwa harga eceran tertinggi yang berlaku sekarang ialah Rp15.700 per liter, bukan Rp16.000. Dia mengakui bahwa dalam praktik jual beli di pasar konsumen, pembeli sering membayar Rp16.000 lantaran sulitnya menyiapkan uang kembalian Rp300. Masalah tersebut akan dilaporkan ke pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi kebijakan harga. Ia juga akan mengusulkan agar HET digenapkan menjadi Rp16.000 supaya tidak terjadi hal serupa.
Jusri juga menyerukan kepada warga supaya tidak ragu menegur para penjual bila mendapati Minyakita dijual melebihi harga eceran tertinggi. Setiap mitra RPK, lanjutnya, telah dilengkapi spanduk informasi harga sebagai bentuk keterbukaan kepada konsumen. Menurut Jusri, pengawasan penyaluran pangan pemerintah tidak bisa hanya dibebankan kepada Bulog, sebab diperlukan pula peran pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat.
Sumber: sultengraya.com






