Lutimterkini- Konawe — Kelompok Tani Hutan (KTH) Peroa meminta Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara bergerak cepat menangani dugaan klaim ganda atas areal yang diusulkan dalam program Perhutanan Sosial (PS) di Kelurahan Abuki, Kabupaten Konawe. Permohonan itu disampaikan lewat surat bernomor 02/KTH/XI/2026 bertanggal 13 November 2026. Dinas Kehutanan Sultra menerima surat tersebut pada Senin (16/11/2026). Penyerahan dilakukan oleh Ketua KTH Peroa, Amal Ridwan, dan diterima perwakilan Dinas Kehutanan Sultra, Lukman.
Langkah ini diambil setelah KTH Peroa mengaku belum mendapat konfirmasi tindak lanjut dari Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Laiwoi. Amal menyatakan bahwa permohonan tersebut dimaksudkan agar ada kepastian terkait dugaan tumpang tindih klaim pada satu objek areal yang menjadi lokasi pengajuan program Perhutanan Sosial.
Amal berharap Dinas Kehutanan membentuk tim yang turun langsung ke lapangan untuk memeriksa persoalan tersebut. Tim itu juga diminta memanggil kedua kelompok yang berselisih. Selain itu, ia menekankan perlunya tenggat waktu penyelesaian yang jelas. Menurut dia, tanpa batas waktu yang tegas, persoalan bisa berlarut-larut dan berpotensi memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.
Sementara itu, Lukman mengaku belum berwenang memberikan penjelasan substantif mengenai permohonan KTH Peroa. Ia menyebut pihak yang dapat menjelaskan persoalan itu adalah Kepala Dinas, yang nantinya mungkin akan menunjuk pejabat lain untuk memberi keterangan terkait surat tersebut. Meski begitu, Lukman menyatakan surat itu bisa diteruskan kepada pimpinan. Akan tetapi, tindakan nyata yang bakal dijalankan Dinas Kehutanan masih belum bisa dipastikannya.
Di lokasi yang sama, Ketua HMI Cabang Konawe, Rifaldi, menyampaikan bahwa kehadirannya dalam penyerahan surat merupakan bentuk pengawalan agar persoalan mendapat perhatian serius dari instansi berwenang. Ia mendorong Dinas Kehutanan Sultra segera memfasilitasi audiensi kedua kelompok. Rifaldi juga meminta verifikasi langsung terhadap objek areal dilakukan, sekaligus memastikan proses penetapan penerima persetujuan Perhutanan Sosial berjalan sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rifaldi menegaskan kehadirannya bukan untuk membenarkan salah satu kelompok atau menyudutkan pihak tertentu. Ia hadir guna mengawal proses penyelesaian agar berjalan adil, objektif, dan sesuai aturan hukum. Verifikasi yang terbuka dan objektif dinilainya penting untuk menghindari kesalahpahaman. Langkah itu juga diperlukan agar persoalan administratif tidak berkembang menjadi konflik di masyarakat.
Sampai laporan ini dipublikasikan, pihak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara belum memberikan uraian berarti terkait kelanjutan permohonan KTH Peroa.
Sumber: mediakendari.com






