Lutimterkini- Manado — Kepastian hukum atas tanah warisan almarhum James Ferdinand Mononutu di Kelurahan Malalayang Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, kembali dipertanyakan. Tim kuasa hukum para ahli waris dari Kantor Advokat dan Pengacara S.E.S & PARTNERS meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Manado menjalankan gelar perkara khusus sekaligus memblokir sertifikat hak milik yang tengah disengketakan.
Permohonan itu telah diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado pada 28 Oktober 2026 melalui surat bernomor 133/SES-JKT/X/2026. Tim kuasa hukum terdiri atas C. Suhadi, S.H., M.H., Dr. H. Muh Eddy Gozaly, S.H., M.H., serta M. Intan Kunang, S.H., M.H. Objek permohonan adalah lahan seluas kurang lebih enam hektare yang oleh para ahli waris disebut sebagai harta peninggalan James Ferdinand Mononutu.
Menurut C. Suhadi, langkah tersebut ditempuh demi memperoleh kepastian sekaligus perlindungan hak para ahli waris. Ia menegaskan bahwa persoalan yang diajukan bukan semata sengketa penguasaan lahan, melainkan menyangkut dugaan masalah mendasar dalam penerbitan sertifikat di atas tanah yang oleh kliennya masih dianggap berstatus boedel waris. Pernyataan itu disampaikannya lewat keterangan resmi pada Rabu, 18 November 2026.
Dalam rentang sejarahnya, lahan tersebut disebut pernah dikuasai sepihak oleh Margareth Rietcher, istri ketiga almarhum yang diklaim berkewarganegaraan Belanda. Para ahli waris juga mendalilkan bahwa orang tua para pemohon pernah diusir dari lahan perkebunan keluarga itu. Situasi memanas ketika Margareth Rietcher diduga menerbitkan akta hibah kepada anaknya, Concordia Sophia Lodola Mononutu, tanpa melibatkan persetujuan ahli waris lain.
Berangkat dari akta hibah itulah, pada 12 Juni 1968 terbit SHM Nomor 02/Malalayang dengan luas 60.000 meter persegi. Sertifikat kemudian berubah pada 28 Februari 1995 menjadi SHM Nomor 2198/Malalayang Satu seluas 63.680 meter persegi, tercatat atas nama Concordia Sophia Lodola Mononutu.
Suhadi memaparkan sejumlah persoalan hukum yang menurut timnya perlu ditelaah menyeluruh oleh BPN. Fokusnya antara lain status kewarganegaraan pihak yang tercatat sebagai pemegang hak dan keabsahan proses hibah atas tanah yang diklaim masih menjadi warisan bersama. Tim kuasa hukum mendasarkan hal itu pada konfirmasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2018 yang tidak menemukan data kewarganegaraan Indonesia atas nama Concordia Sophia Lodola Mononutu, baik melalui naturalisasi, perkawinan, maupun jalur lain sebagaimana diajukan dalam dokumen permohonan.
Persoalan kewarganegaraan itu, lanjut Suhadi, bersinggungan dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Aturan tersebut menegaskan bahwa hak milik atas tanah hanya bisa dimiliki warga negara Indonesia, sedangkan orang asing dilarang mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia.
Selain soal kewarganegaraan, tim kuasa hukum menyoroti status tanah yang dinilai belum pernah dibagi kepada seluruh ahli waris. Mereka merujuk Pasal 830, Pasal 833 ayat (1), dan Pasal 1066 ayat (1) KUHPerdata mengenai pewarisan dan hak para ahli waris atas harta peninggalan. Sebelum pembagian harta warisan dilakukan, para ahli waris secara bersama-sama memiliki hak atas harta tersebut. Karena itu, tim mempertanyakan bagaimana hibah dan penerbitan sertifikat bisa dilakukan saat tanah masih berstatus boedel waris, tanpa pembagian maupun persetujuan seluruh ahli waris yang berhak.
Atas dasar itu, S.E.S & PARTNERS meminta BPN Kota Manado memeriksa menyeluruh melalui mekanisme gelar perkara khusus. Mereka juga mendesak pemblokiran SHM Nomor 02/Malalayang dan SHM Nomor 2198/Malalayang Satu beserta seluruh sertifikat turunannya, agar tidak terjadi peralihan maupun pembebanan hak baru sebelum sengketa tuntas. Suhadi berharap BPN tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut, sebab gelar perkara khusus dinilai penting agar dokumen, riwayat tanah, proses peralihan hak, serta dasar penerbitan sertifikat dapat diperiksa secara objektif dan transparan.
Tim kuasa hukum juga meminta hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum, termasuk pembatalan sertifikat bila terbukti bermasalah secara administratif maupun yuridis melalui mekanisme dan kewenangan yang berlaku. Surat permohonan itu turut ditembuskan kepada Menteri ATR/Kepala BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa BPN Provinsi Sulawesi Utara. Para ahli waris berharap BPN Kota Manado segera memberi tanggapan resmi dan mengambil langkah konkret demi kepastian hukum atas tanah warisan tersebut.
Sumber: sulutnews.com






