Lutimterkini- Makassar — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Selatan mengaktifkan posko-posko kebencanaan guna mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi. Pengaktifan posko ini merespons peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyoroti enam kabupaten/kota berstatus awas.
Kepala BPBD Sulsel Amson Padolo menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah langkah kesiapsiagaan dengan menyiagakan posko bencana, mengikuti pola penanganan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu disampaikannya kepada awak media pada Selasa, 17 November 2026.
Amson merinci, pemerintah daerah diminta menyiapkan jalur evakuasi, lokasi pengungsian, personel tim penyelamat, serta logistik di kawasan yang tercantum dalam peta rawan bencana. Pada daerah-daerah berzona bahaya yang selama ini sudah terpetakan sebagai wilayah rawan, penyiapan jalur dan tempat evakuasi telah dilakukan. Tim rescue juga telah menempati posisi siaga, sementara sarana prasarana dan logistik disiagakan di lokasi-lokasi yang dinilai rawan.
Enam daerah yang masuk kategori awas berdasarkan prediksi curah hujan tinggi bulanan adalah Kabupaten Bone, Gowa, Maros, Takalar, Pangkep, dan Kota Makassar. Sejumlah kabupaten lain tergolong waspada dan siaga. Peringatan dini tersebut dikeluarkan BMKG Wilayah IV Makassar menyusul potensi curah hujan tinggi di beberapa wilayah Sulsel.
Meski ada enam daerah berstatus awas, Amson menyatakan pihaknya tidak memberi perlakuan khusus. Semua wilayah, katanya, tetap berada pada posisi kesiapsiagaan yang sama. Ia mengingatkan bahwa bencana kerap muncul di lokasi yang sebelumnya tidak dikategorikan rawan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak lengang dan terus menaikkan tingkat kesiapsiagaan, terutama demi melindungi warga di kawasan rawan. Bila ditemukan kondisi berbahaya, langkah antisipasi hingga evakuasi harus langsung dijalankan. Amson menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas paling utama, sehingga penyelamatan, evakuasi, dan penyiapan tempat darurat harus segera dilakukan saat diperlukan.
Selain BPBD, sejumlah pemangku kepentingan lain turut menyiapkan langkah antisipasi. Apel kesiapsiagaan sudah diselenggarakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang bersama komponen TNI-Polri. Amson menilai bencana merupakan urusan bersama sehingga penanganannya perlu dilakukan secara komprehensif.
Sumber: detik.com






