Lutimterkini- Kendari — Ketua DPRD Sulawesi Tenggara La Ode Tariala menekankan agar hasil reses anggota dewan tidak berhenti sebagai catatan formal semata. Aspirasi warga yang dihimpun selama kegiatan reses harus berlanjut menjadi program pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Penekanan itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Sultra dengan agenda Penyampaian Laporan Pelaksanaan Hasil Reses Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026.
La Ode Tariala meminta Sekretariat DPRD bergerak cepat menginput dan menyampaikan aspirasi masyarakat sebagai pokok-pokok pikiran DPRD. Proses itu tidak boleh ditunda. Menurutnya, aspirasi tersebut selanjutnya perlu diakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Penyelarasan antara aspirasi warga dan dokumen perencanaan serta penganggaran daerah dinilai penting. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat dapat terintegrasi dengan program kerja pemerintah provinsi. Ia menegaskan agar aspirasi itu langsung dimasukkan ke RKPD dan APBD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga terintegrasi dengan penyusunan anggaran.
Meski demikian, La Ode Tariala mengingatkan bahwa pemerintah provinsi tidak bisa menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat. Pokok-pokok pikiran DPRD itu harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah provinsi serta tupoksi masing-masing OPD. Penegasan tersebut merupakan elemen krusial guna menjamin bahwa capaian reses tetap terhubung dengan jalannya pembangunan di tingkat daerah.
Dengan mekanisme tersebut, aspirasi warga tidak berhenti pada laporan formal. Masukan itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Sultra. Penyampaian laporan hasil reses dalam rapat paripurna menjadi titik awal agar kebutuhan masyarakat terhubung dengan perencanaan dan anggaran daerah.
Begitu semua tahapan penyampaian laporan hasil reses tuntas, rapat paripurna beralih ke sesi penutupan. Rapat Paripurna DPRD Sultra dinyatakan ditutup secara resmi oleh La Ode Tariala.
Sumber: kendarinews.com
