Lutimterkini- Kendari — Kebijakan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tenggara yang mewajibkan mutasi atlet berbasis kartu tanda penduduk menjelang Pekan Olahraga Provinsi XV mendapat tentangan keras dari sejumlah pengurus cabang olahraga. Ketua Hapkido Indonesia Kota Kendari, Nasruddin, SH., MH., menilai aturan itu berpotensi mencabut hak bertanding atlet yang selama ini dibina di daerahnya. Ia pun membuka wacana memboikot Porprov apabila KONI Sultra tetap bertahan pada ketentuan tersebut.
Menurut Nasruddin, keputusan menyangkut nasib atlet semestinya tidak diambil secara sepihak. Ia mendesak Ketua KONI Provinsi Sultra lebih dulu menyerap pendapat para ketua cabang olahraga, sebab esensi Porprov adalah menjaring bibit atlet berprestasi di masing-masing cabor. Pandangan senada sebelumnya disampaikan Ketua IPSI, Alimin, yang meminta regulasi itu dikaji ulang sebelum diberlakukan.
Alimin mengungkap bahwa pembahasan soal mutasi atlet dalam Rapat Kerja KONI Sultra 2025 silam sebenarnya lebih menitikberatkan pembentukan kelompok kerja penyusun pedoman umum pelaksanaan Porprov. Karena itu, ia menilai aturan yang berdampak langsung pada atlet wajib dibahas terbuka bersama semua pihak. Ia juga mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan yang dinilai minim ruang bagi peserta rapat untuk menyampaikan keberatan, dan mengingatkan bahwa aturan yang dipaksakan berisiko cacat hukum.
Nasruddin menyoroti kasus atlet asal kabupaten lain yang kini menempuh pendidikan di Kota Kendari sehingga telah memegang KTP Kendari. Kepemilikan dokumen kependudukan itu, menurut dia, tidak otomatis memutus ikatan atlet dengan daerah asalnya. Ia mempertanyakan nasib atlet yang hendak membela kampung halaman, tetapi terganjal ketentuan administrasi.
Ia menegaskan bahwa Porprov bukan sekadar perebutan gelar juara antardaerah. Kompetisi itu merupakan bagian dari proses pembinaan yang hasilnya diharapkan berlanjut ke Pra-PON dan PON. Karena itu, KONI Sultra diminta mempelajari kondisi atlet serta karakteristik tiap daerah sebelum memutuskan.
Dari cabang sepak takraw, Heriyansyah menilai pedoman pelaksanaan Porprov seharusnya lahir melalui mekanisme Rapat Kerja Provinsi, lalu dirumuskan tim kerja yang melibatkan KONI provinsi, KONI kabupaten/kota, dan pengurus provinsi cabor. Dokumen itu semestinya menjadi acuan bersama sebelum pertandingan bergulir. Setelahnya, setiap cabor dapat menyusun pedoman teknis sendiri, mencakup nomor pertandingan, jadwal, lokasi, hingga ketentuan khusus.
Bagi Nasruddin, kebijakan berbasis KTP membuat atlet tidak bisa berlaga atas nama kabupaten atau kampung halamannya. Ia mempertanyakan bagaimana prestasi bisa diraih jika kesempatan bertanding justru ditutup. Ia mengingatkan, Porprov juga berfungsi mengembangkan cabor di setiap daerah sekaligus memberi ruang bagi atlet menunjukkan kemampuan.
Dengan pelaksanaan Porprov XV Sultra yang sudah di depan mata, sengketa regulasi ini menjadi beban tersendiri bagi KONI Sultra. Kepastian aturan dan keterbukaan dialog dengan pengurus cabor dinilai mendesak agar persoalan administratif tidak menggerus kesempatan atlet tampil. Di tengah target mencetak atlet yang mampu bersaing di level nasional, kebijakan mutasi diharapkan tidak semata mengejar ketertiban administrasi, tetapi juga memperhitungkan pembinaan dan masa depan atlet Sulawesi Tenggara.
Sumber: sultrakini.com
