Lutimterkini- Makassar — Bawaslu Sulawesi Selatan tengah memetakan konstruksi hukum untuk mengawasi konten rekayasa kecerdasan buatan yang berpotensi menjadi alat pelanggaran Pemilu. Anggota Bawaslu Sulsel, Andarias Duma, mengungkapkan bahwa karakter pelanggaran Pemilu kini berubah seiring majunya teknologi digital. Manipulasi konten bisa diproduksi dan disebarluaskan dalam hitungan singkat.
Andarias memberi contoh situasi masa tenang. Sebuah video bisa beredar menampilkan seorang calon seolah-olah berucap akan mencabut bantuan sosial untuk kelompok tertentu. Wajah, suara, dan gerakan bibir dibuat sangat mirip aslinya. Meski calon tersebut kemudian mengklarifikasi bahwa video itu hasil rekayasa AI, Andarias menilai dampaknya sudah terlanjur tersebar. Tidak semua warga punya kemampuan membedakan konten asli dan hasil manipulasi.
Tantangan pengawasan, kata Andarias, sudah bergeser dari pola lama ke jaringan digital. Dulu pelanggaran Pemilu relatif gampang dikenali lewat interaksi orang, tempat, waktu, dan peristiwa secara langsung. Sekarang, ruang digital menghadirkan kerumitan baru. Ada akun anonim, algoritma platform, jaringan bot, sampai penyebaran opini besar-besaran. Konten manipulatif bisa jadi dalam waktu cepat dan diarahkan ke kelompok pemilih tertentu.
Karena belum ada aturan yang secara tegas menyebut konten deepfake dalam kampanye Pemilu, Bawaslu Sulsel memilih pendekatan konstruksi hukum. Norma yang sudah berlaku dipakai untuk menjangkau bentuk pelanggaran baru. Andarias, yang menjabat Koordinator Divisi Hukum dan Diklat Bawaslu Sulsel, menegaskan bahwa meskipun regulasi belum menyebut kata deepfake secara eksplisit, bukan berarti perbuatan itu lepas dari pengawasan.
Dalam analisisnya, Bawaslu Sulsel menggabungkan pendekatan normatif dan empiris. Sejumlah regulasi ditelusuri, dari UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, hingga Peraturan Bawaslu.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Pengawas tidak cukup hanya paham regulasi. Mereka dituntut bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Andarias mengingatkan bahwa teknologi tidak akan menggantikan pengawas. Namun, pengawas yang gagap teknologi akan kian sulit mengawasi teknologi. Setidaknya ada tiga kemampuan yang harus dikuasai jajaran Bawaslu, yaitu kecakapan di bidang hukum, kemampuan digital, serta keterampilan investigasi.
Di tingkat nasional, Bawaslu sudah menandai pemanfaatan AI dan konten rekayasa sebagai salah satu tantangan pengawasan menuju Pemilu 2029. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja pada Juli 2026 menyatakan bahwa kerangka hukum Pemilu saat ini belum mengatur pemanfaatan AI dalam kampanye secara eksplisit. Penguatan regulasi dinilai perlu untuk menghadapi perkembangan teknologi digital.
Sumber: antaranews.com
