Ltimterkini- DPRD Kabupaten Luwu Timur kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi Fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2023, Selasa (25/10/2022).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur dipimpin langsung Ketua DPRD, Aripin dan dihadiri Bupati Luwu Timur, H. Budiman beserta jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Pandangan Umum Fraksi diawali dari Fraksi Hanura melalui juri bicaranya Alpian Alwi. Ia menyampaikan tiga pandangan umum. Di antara tiga pandangan umum itu, salah satunya disampaikkan yakni Pemerintah Daerah diminta pro aktif melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terkait kondisi Jembatan Lepa-Lepa Kecamatan Burau, dimana masyarakat pengguna jalan berkeluh kesah dengan kondisi jembatan yang dikuatirkan akan berdampak sama dengan jembatan yang ada di Kota Palopo.
“Selain jembatan, kondisi jalan yang berlubang dari arah Kecamatan Burau hingga Kecamatan Wotu juga dapat menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk dikoordinasikan,” pinta Alpian Alwi.
Selanjutnya Fraksi PAN melalui juru bicaranya Hj. Harisah Suharjo menyampaikan enam pandangan umum, diantaranya meminta kepada pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan program yang mampu mendorong pemulihan ekonomi masyarakat dengan melihat kondisi saat ini setelah terjadinya kenaikan BBM.
Selanjutnya Fraksi PDI-P melalui juru bicaranya Efraem menyampaikan beberapa poin penting yang menjadi masukan diantaranya yakni Pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang lebih cenderung terhadap peningkatan ekonomi daerah.
Sementara Fraksi Gerindra melalui juru bicara I Wayan Suparta Fraksi Gerindra memandang bahwa upaya pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran rakyat adalah orientasi dan tujuan utama dalam pembangunan.
Olehnya itu, kata I Wayan Suparta, Pemerintah Kabupaten harus mengerahkan segala potensi untuk bisa mencapai tujuan tersebut dengan harus selalu bisa “Melihat dan Mendengar” agar mengetahui dan memahami keinginan masyarakat Luwu Timur.
Selanjutnya, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Ramna Minggus menyampaikan 7 poin penting diantaranya terkait air baku yang dikonsumsi masyarakat, dimana fasilitas bendungan dan IPAL yang dikelola oleh PT. Waemami sudah sangat memprihatinkan, olehnya itu diminta kepada Pemerintah Daerah untuk fokus dan mencari solusi terkait dengan permasalahan tersebut.
Di bidang Kesehatan, Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah untuk melanjutkan Pembangunan Rumah Sakit Atue yang sudah menghabiskan anggaran daerah milyaran rupiah mengingat kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat dan keberadaan rumah sakit sangat dibutuhkan untuk mempercepat dan mendekatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, apalagi pembangunan rumah sakit merupakan salah satu visi misi Bupati.
Terakhir, Samuel Kandati yang ditunjuk sebagai juru bicara Partai Nasdem mendorong pemerintah daerah untuk bisa menciptakan tim yang melibatkan seluruh stakeholder untuk mulai membangun Draf Standar Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berskala Kabupaten yang disinkronkan dengan rencana pembangunan daerah.
“Draf inilah yang biasanya kita kenal dengan Rencana Induk yang kemudian menjadi pedoman bersama,” tutur Samuel Kandati juru bicara Partai Nasdem.
Dari enam fraksi yang menyampaikan Pemandangan Umumnya, semua menyatakan setuju dan sepakat melanjutkan pembahasan Ranperda tersebut untuk dapat dibahas lebih lanjut. (Lt/acs/BHumas)
