Lutimterkini- Den Haag — Mahkamah Internasional (ICJ) resmi memutuskan bahwa Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya. Keputusan bersejarah itu dibacakan di markas mahkamah tertinggi PBB di Den Haag, Belanda, pada Kamis (19/11/2026). Gugatan ini bermula dari langkah Gambia, negara Afrika Barat, yang pada 2019 menuduh Myanmar berupaya memusnahkan kelompok Rohingya.
Dalam putusannya, majelis hakim ICJ menyimpulkan bahwa tindakan keras militer Myanmar di negara bagian Rakhine utara telah melanggar kewajiban negara tersebut berdasarkan Konvensi Genosida. Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyampaikan bahwa keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan perbandingan 9 berbanding 6. Melalui putusan itu, ICJ menegaskan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Rakhine utara.
Keputusan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum internasional. Untuk pertama kalinya, sebuah negara dinyatakan bertanggung jawab atas kejahatan genosida di mahkamah tersebut. Peristiwa ini juga tercatat sebagai putusan keempat sejak Holocaust Nazi di mana sebuah pengadilan internasional memutuskan bahwa genosida benar-benar terjadi.
Gambia selaku penggugat meminta ICJ menetapkan bahwa Myanmar telah melanggar Konvensi Genosida 1948. Selain itu, Gambia mendesak mahkamah memerintahkan Myanmar menghentikan seluruh tindakan ilegal yang menyasar etnis Rohingya. Permintaan lain adalah agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas genosida tersebut diadili dan dihukum.
Dampak dari tindakan keras militer Myanmar terbilang masif. Lebih dari 730.000 orang Rohingya, yang mayoritas beragama Islam, terpaksa melarikan diri ke Bangladesh, negara tetangga. Eksodus besar-besaran itu terjadi akibat operasi militer yang dinilai brutal dan sistematis terhadap komunitas tersebut.
Di sisi lain, Myanmar selama ini membantah tuduhan genosida. Pemerintah Myanmar berargumen bahwa tindakan keras yang mereka lakukan merupakan respons terhadap serangan terhadap pos-pos kepolisian. Serangan tersebut disebut dilakukan oleh para pejuang dari Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).
Putusan ICJ ini diperkirakan membawa implikasi luas bagi hubungan internasional Myanmar. Tekanan dari komunitas global diprediksi semakin menguat agar Myanmar mematuhi keputusan mahkamah. Meski demikian, proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban masih menjadi tantangan tersendiri mengingat kompleksitas politik di kawasan tersebut.
Bagi dunia internasional, keputusan ini mempertegas bahwa kejahatan genosida tidak akan dibiarkan berlalu tanpa konsekuensi hukum. ICJ menempatkan perlindungan terhadap kelompok minoritas sebagai prioritas yang harus dihormati setiap negara. Kini sorotan tertuju pada langkah lanjutan Myanmar dan respons masyarakat internasional terhadap putusan tersebut.
Sumber: Okezone






