Lutimterkini- Setelah sektor pertambangan dan penggalian mendominasi struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Timur, fakta serupa juga tercermin dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif, khususnya aktivitas pertambangan, tidak hanya terlihat pada sisi produksi ekonomi, tetapi juga pada sumber-sumber pendapatan daerah.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2026, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2021–2025 menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2021, total pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1,549 triliun dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 305,93 miliar. Angka tersebut meningkat pada 2022 menjadi Rp 1,732 triliun dengan PAD Rp 335,610 miliar.
Pada 2023, total pendapatan sedikit menurun menjadi Rp 1,721 triliun, namun PAD justru meningkat menjadi Rp 372,670 miliar. Tren peningkatan PAD berlanjut pada 2024 sebesar Rp 396,770 miliar dari total pendapatan Rp 1,880 triliun, dan kembali naik pada 2025 menjadi Rp 420,490 miliar meskipun total pendapatan turun menjadi Rp 1,729 triliun.
Salah satu penyumbang terbesar PAD tersebut berasal dari aktivitas industri pertambangan yang dijalankan oleh PT Vale Indonesia Tbk. Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Timur tahun 2026, kontribusi perusahaan ini terhadap PAD sangat signifikan setiap tahunnya.
Pada 2021, kontribusi PT Vale terhadap PAD mencapai Rp 150,609 miliar atau sekitar 49 persen. Pada 2022 sebesar Rp 145,448 miliar (43 persen), kemudian meningkat signifikan pada 2023 menjadi Rp 204,174 miliar (54 persen). Tren tinggi ini berlanjut pada 2024 sebesar Rp 213,655 miliar (53 persen) dan 2025 sebesar Rp 211,059 miliar atau sekitar 50 persen dari total PAD.
Kepala Bapenda Luwu Timur, Muh. Yusri, S.E., M.Si, menjelaskan bahwa kontribusi tersebut bersumber dari berbagai jenis pajak daerah.
“Sumber PAD dari PT Vale Indonesia yaitu Pajak MBLB, Pajak Penerangan Jalan, PBB-P2, Pajak Reklame, Pajak BPHTB, Pajak Hotel, dan Pajak Air Tanah,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Jl. Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kamis (16/4/2026) siang.
Selain PAD, kontribusi PT Vale juga terlihat dari pendapatan transfer berupa Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan data Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Luwu Timur tahun 2026, DBH yang bersumber dari aktivitas perusahaan tersebut juga menunjukkan angka yang besar.
Pada 2021, DBH tercatat sebesar Rp 180,631 miliar, meningkat tajam pada 2022 menjadi Rp 374,631 miliar, kemudian relatif stabil pada 2023 sebesar Rp 372,162 miliar. Pada 2024 terjadi penurunan menjadi Rp 341,457 miliar, sebelum kembali meningkat pada 2025 menjadi Rp 393,169 miliar.
Kepala BKAD Luwu Timur, Muh. Said, S.E., M.M, menjelaskan bahwa sumber DBH berasal dari berbagai komponen yang dibayarkan melalui pemerintah pusat dan provinsi.
“Sumber pendapatan transfer atau Dana Bagi Hasil dari PT Vale meliputi PBB-P3, PPh 21, iuran tetap (land-rent), serta iuran eksplorasi dan eksploitasi (royalti) yang dibayarkan ke pemerintah pusat. Selain itu juga ada Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan yang dibayarkan ke pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya saat dihubungi, Jumat (17/4/2026) siang.
Namun demikian, ia juga mengungkapkan masih terdapat dana DBH yang belum tersalurkan.
“Adapun DBH yang belum tersalurkan sebesar Rp 161,610 miliar, yang terdiri dari Rp 117,714 miliar dari pemerintah pusat dan Rp 49,896 miliar dari pemerintah provinsi Sulawesi Selatan,” tambahnya.
Jika digabungkan antara PAD dan DBH, total kontribusi pendapatan daerah yang bersumber dari PT Vale Indonesia Tbk menunjukkan angka yang sangat dominan. Pada 2021 total kontribusi mencapai Rp 331,241 miliar (21 persen dari total APBD), meningkat pada 2022 menjadi Rp 530,079 miliar (30 persen), dan kembali naik pada 2023 sebesar Rp 576,337 miliar (33 persen).
Pada 2024 kontribusi tercatat Rp 555,112 miliar (30 persen), dan mencapai puncaknya pada 2025 sebesar Rp 604,228 miliar atau sekitar 35 persen dari total pendapatan daerah.
Kepala BKAD Luwu Timur, Muh. Said, S.E., M.Si, menegaskan bahwa kontribusi tersebut memiliki dampak nyata terhadap pembangunan daerah.
“Secara data, PT Vale Indonesia ikut membantu dan membiayai pembangunan hingga ke pelosok desa yang ada di Luwu Timur,” ungkapnya.
Kondisi ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa struktur ekonomi Luwu Timur masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Tidak hanya menjadi kontributor utama dalam PDRB, sektor ini juga menjadi tulang punggung dalam struktur fiskal daerah. (Lt/sps/acs/adn)
