Lutimterkini- Makassar — Pemerintah Kota Makassar menyatakan komitmennya mendukung penerapan pidana kerja sosial sekaligus pengembangan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Sukarela. Dukungan itu disampaikan Wali Kota Munafri Arifuddin saat menerima Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Dr. Surianto, di Balai Kota Makassar, Selasa (17/11/2026).
Audiensi tersebut menindaklanjuti nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemkot Makassar soal dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial. Dalam pertemuan itu, Surianto memaparkan sejumlah agenda strategis yang membutuhkan sokongan pemerintah kota. Di antaranya kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, serta dukungan untuk kegiatan peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.
Menurut Surianto, berdasarkan penelusuran pihaknya di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, model PK Sukarela seperti yang akan dijalankan di Makassar belum pernah ada sebelumnya. Karena itu, ia menilai Makassar berpotensi menjadi yang pertama dalam pengembangan model tersebut dan meminta dukungan wali kota.
Bapas Makassar, kata Surianto, telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela. Mereka akan diandalkan untuk memperluas cakupan layanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan, hingga pemantauan klien. Hanya saja, pelaksanaan tugas di lapangan memerlukan dukungan operasional, terutama mobilitas dan transportasi para pembimbing.
Surianto mengungkapkan bahwa Munafri pada prinsipnya menyetujui kebutuhan dukungan transportasi bagi PK Sukarela. Tahap berikutnya, pembahasan teknis bersama perangkat daerah akan dilakukan agar skema dukungan dan pertanggungjawaban anggaran berjalan akuntabel. Pembahasan itu termasuk mencari cantolan pendanaan yang sesuai.
Dari sisi lokasi, Bapas Makassar sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah wilayah di Kota Makassar. Kecamatan Rappocini, Tallo, dan Panakkukang termasuk di dalamnya, berikut beberapa kelurahan seperti Buakana dan Batua. Kerja sama ini disiapkan agar ketika pengadilan menjatuhkan pidana kerja sosial, lokasi dan mekanisme pelaksanaannya sudah tersedia. Langkah tersebut sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang membuka ruang pidana alternatif, sehingga pemidanaan tidak lagi hanya bertumpu pada penjara, tetapi juga memberi kesempatan pelaku menjalani sanksi lewat kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.
Pembahasan lain dalam pertemuan itu adalah penguatan Griya Abhipraya Sombere. Fasilitas tersebut didorong menjadi pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial bagi klien pemasyarakatan. Surianto berharap Griya Abhipraya Sombere tidak berhenti sebagai tempat pembinaan, melainkan tumbuh menjadi bagian dari ekosistem pembangunan Kota Makassar. Lewat fasilitas itu, klien pemasyarakatan memperoleh kesempatan bekerja, berusaha, mengembangkan kreativitas, dan kembali menjadi bagian masyarakat yang produktif. Bapas Makassar pun mendorong kolaborasi program dengan Pemkot Makassar, termasuk peluang dukungan melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Peringatan hari ulang tahun kedua Griya Abhipraya Sombere direncanakan pada akhir tahun ini sebagai ruang memperlihatkan capaian pembinaan, memamerkan produk dan kreativitas klien, sekaligus memberi apresiasi kepada para mitra.
Surianto menegaskan bahwa pelaksanaan pidana kerja sosial dan pidana pengawasan tidak boleh menjadi tanggung jawab Bapas semata. Pihaknya ingin kedua program itu menjadi gerakan bersama pemerintah kota dan masyarakat. Keberhasilan sistem pemasyarakatan, menurut dia, tidak cukup diukur dari jumlah orang yang menjalani pidana, tetapi juga dari seberapa banyak mereka dapat dipulihkan, diberdayakan, dan kembali menjalani kehidupan secara produktif.
Melalui audiensi tersebut, Bapas Makassar berharap penguatan MoU lekas ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah terkait. Yang dibutuhkan antara lain fasilitasi transportasi dan operasional PK Sukarela, serta penguatan peran Griya Abhipraya Sombere dalam program pemberdayaan masyarakat. Sinergi itu diharapkan menghadirkan pendekatan pemasyarakatan yang lebih inklusif, berorientasi pada pemulihan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Inisiatif Bapas Makassar yang mengikutsertakan warga lewat pengembangan PK Sukarela mendapat respons baik dari Munafri. Ia menyatakan program tersebut merupakan inovasi yang perlu didukung. MoU yang sudah disepakati pun didorong wali kota agar tak sekadar menjadi dokumen kerja sama, melainkan langsung diwujudkan sebagai program nyata dan langkah teknis di lapangan. Hal itu mencakup penyiapan tempat pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah kecamatan dan kelurahan yang sudah bekerja sama dengan Bapas Makassar. Kesiapan yang matang dinilai akan mendukung pelaksanaan putusan pengadilan ketika pidana kerja sosial nantinya diterapkan. Perhatian Munafri juga diberikan pada penguatan Griya Abhipraya Sombere sebagai pusat pemberdayaan dan reintegrasi sosial untuk klien pemasyarakatan.
Sumber: rakyatku.com






