Lutimterkini- Bitung — Pemerintah Kota Bitung angkat bicara menanggapi pemberitaan yang menyebut kantor Dinas Perhubungan serta Dinas Tenaga Kerja setempat berdiri di atas lahan yang dikuasai tanpa dasar hukum. Melalui Kepala Bagian Hukum, Budi Kristiarso, SH, MH, pemerintah daerah menegaskan bahwa kedua kantor itu menempati bidang tanah yang telah memiliki alas hak resmi berupa sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Bitung.
Budi menjelaskan, klaim bahwa pemakaian lahan berlangsung puluhan tahun tanpa landasan sah adalah keliru. Pemerintah kota memegang dokumen pertanahan serta dasar hukum yang menjadi pijakan penguasaan bidang tanah tersebut. Kendati demikian, demi menjaga akurasi informasi dan menghormati proses penyelesaian sengketa, rincian dokumen akan disampaikan lewat jalur resmi kepada instansi atau forum berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemkot Bitung juga menyoroti langkah hukum yang ditempuh pihak lain yang mengklaim sebagai pemilik lahan, baik melalui somasi maupun laporan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Utara. Menurut pemerintah kota, upaya itu merupakan hak setiap warga dalam negara hukum sebagaimana dijamin Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah akan menanggapi seluruh proses tersebut sesuai koridor hukum dan menyiapkan data serta dokumen yang dibutuhkan melalui instansi yang berwenang.
Terkait perkara yang disebut masih berada pada tahap penyelidikan, Pemkot Bitung mengingatkan pentingnya menghormati asas praduga tak bersalah. Dasar hukumnya adalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Karena itu, kesimpulan bahwa pemerintah kota melakukan penyerobotan tanah dinilai tidak dapat dibenarkan.
Pemerintah kota pun menyayangkan rencana pemagaran dan penutupan kedua kantor dinas tersebut. Bangunan itu dipakai untuk menjalankan tugas pemerintahan sekaligus melayani warga Kota Bitung. Pemkot mengacu pada Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, yang mewajibkan pemerintah daerah mengamankan barang milik daerah, mencakup pengamanan administrasi, fisik, dan hukum.
Jika pemagaran atau tindakan sepihak lain benar dilakukan hingga menghalangi akses, mengganggu penguasaan bangunan, atau memacetkan pelayanan publik, Pemkot Bitung menyatakan akan menempuh langkah hukum yang tersedia. Langkah itu akan dijalankan dengan mengedepankan kehati-hatian, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak semua pihak.
Pemerintah kota mengimbau agar tidak ada tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, maupun kelangsungan pelayanan kepada masyarakat. Setiap keberatan atau klaim atas tanah hendaknya diselesaikan lewat mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui cara-cara memaksa atau bertindak sendiri di lapangan.
Pemkot Bitung menegaskan komitmennya melindungi kepentingan hukum pemerintah daerah sekaligus memastikan pelayanan kepada warga tetap berjalan. Pemerintah daerah membuka ruang penyelesaian persoalan ini melalui komunikasi dan prosedur hukum yang berlaku, berpedoman pada dokumen sah serta hasil pemeriksaan instansi berwenang. Pemerintah kota berharap semua pihak menghormati proses hukum, menjaga situasi kondusif, dan menahan diri dari tindakan yang merugikan kepentingan masyarakat.
Sumber: sulutnews.com
