Lutimterkini- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Menggelar Rapat Paripurna dalam rangka mendengarkan pendapat akhir Fraksi – Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Aripin,S.Ag dan didampingi oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Luwu Timur Ir.Hj.Harisah Suharjo serta dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur. Sidang berlangsung diruang Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur, Kamis(14/07/2022).
Pada agenda rapat ini ada enam fraksi DPRD Kabupaten Luwu Timur yang menyampaikan pendapat Akhir.Diawali dengan Fraksi Hanura yang disampaikan oleh Alpian,
dalam penyampaiannya fraksi Hanura meminta Pemerintah melalui Dinas Pertanian di harapkan agar memperhatikan kepentingan masyarakat petani yang jumlahnya sekitar 78% di Luwu Timur, terutama kebutuhan pupuk memengingat Pupuk Subsidi hingga hari susah di peroleh.
selanjutnya Alpian Mengatakan Diharapkan kepada seluruh OPD kalau membuat program harus berkesinambungan, contoh pengaspalan beton poros Pekaloa-Mahalona untuk dilanjutkan dan yang ada di Desa Masiku aspal beton yang kurang lebih 300 meter sudah 7 tahun untuk ada penambahan volume sehingga akses jalan tersebut dapat digunakan dengan baik, khususnya masyarakat sekitarnya dan masayarakat Luwu Timur pada umumnya.
Pendapat Akhir Fraksi berikutnya disampaikan oleh Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Najamuddin, Ia menyampaikan beberapa catatan Fraksi Golkar terkait dengan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu Terkait semua asset Pemerintah Daerah yang belum bersertifikat, Fraksi Golkar menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk segera disertifikatkan demi menghindari permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari.
” Mengenai hibah asset, Fraksi Golkar meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menyelesaikan proses hibah asset yang masih berstatus milik Kementrian PUPR (IPA Burau dan Mangkutana)” Jelas Najamuddin.
Pendapat Akhir Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh I Wayan Suparta, dalam pendapat Fraksi memberikan catatan terkait pembentukan tim atau satuan kerja yang penanganan asetnya belum jelas daftar inventarisasi barangnya tenar-benar di perhatikan.
” mengenai pembangunan rumah sakit atue yang sangat lamban Itu perlu perhatian serius agar bisa dikerjakan secepatnya” Ungkap Wayan.
Pendapat Akhir Fraksi Nasdem disampaikan oleh Irmanto Hafid,S.AN , Fraksi nasdem memberikan catatan diantaranya Dinas Koperindag dan UKM di harapkan perlu penanganan secara serius terhadap pengelolaan pasar agar dapat berfungsi dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh masyarakat.
” selanjtunya untuk Dinas Perikanan dan Kelautan fraksi Nasdem mendorong Inovasi – inovasi untuk pengelolaan Potensi Perikanan dan Kelautan terkhusus terhadap pemasaran hasil – hasil masyarakat di sektor tersebut sehingga bisa menjadi salah satu sektor penghasilan masyarakat dan di perlukan pula solusi dalam penanganan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak potansi Perikanan dan Kelautan seperti Peracunan dan pemboman ikan ” jelas Irmanto
Fraksi PDI Perjuangan memberikan pendapat Akhir yang disampaikan oleh Ober Datte, dalam pendapat akhir menyampaikan Pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ( DPMD) di harapkan agar memperhatikan peningkatan ekonomi desa melalui penguatan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDesa).
Selanjutnya Ober mengatakan Untuk semua OPD dalam merancang Rencana Kegiatan Anggaran ( RKA ) jangan hanya memiikirkan kegiatan yang berbasis infastruktur ( fisik ), Melainkan sebaiknya OPD harus punya rencana strategis kegiatan yang berbasis meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia ( SDM ) melalui kegiatan pemberdayaan. Baik itu disektor pertanian, pendidikan, kesehatan, maritime, potensi desa dan Iain-Iain sesuai OPD masing-masing.
Terakhir Fraksi PAN lewat Andi Surono Menyampaikan pendapat Akhir Fraksi , Mengingat banyaknya infrastruktur yang sangat membutuhkan support anggaran untuk menjadi perhatian kita semua dalam penganggaran tahun berikutnya.
” Selanjutnya Masih banyaknya sekolah-sekolah yang kekurangan RKB dan mengalami kerusakan berat dan sedang tentunya juga membutuhkan perhatian yang serius dalam pengalokasian anggaran ditahun berikutnya. ” Imbuh Surono.
Hadir Dalam rapat Bupati Luwu Timur,H.Budiman,M.Pd Para Kepala OPD Kabupaten Luwu Timur. Rapat Paripurna diakhiri dengan Penyerahan Penyerahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023. (LT/ACS)
