Malili, Lutimterkini- Bupati Luwu Timur Budiman secara resmi telah melayangkan surat kepada manajemen PT. Vale perihal Isu Strategis Pertambangan. Surat ini berisi 11 point, di antaranya status hak pengelolaan bendungan (PLTA) Larona, Divestasi saham PT. Vale oleh Inalum, isu tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan serta implementasinya, pemberdayaan kontraktor lokal, posisi putra daerah Luwu Timur di PT. Vale hingga pengangkatan Komisaris independen.
Surat ini pun mendapat tanggapan beragam dari elemen dan sejumlah organisasi kemasyarakatan di Luwu Timur, termasuk mantan orang nomor satu di Bumi Batara Guru, Andi Hatta Marakarma. Kepada Lutimterkini.com, Minggu (11/07/2021), Andi Hatta yang kini berkiprah di DPRD Propinsi Sulawesi Selatan ini menyampaikan tanggapannya.
“ Saya kira, surat itu yang berisi 11 point dari pemerintah daerah Luwu Timur kepada PT. Vale adalah sah-sah saja. Itu wajar-wajar saja, dek.” Buka Andi Hatta memulai pembicaraannya.
Dia mengingatkan jajaran pemerintah daerah Luwu Timur harus mempersiapkan diri dalam forum perundingan (diskusi) sebagai opsi untuk mencari solusi. “ Pemerintah harus punya data yang lengkap terkait permasalahan yang disampaikan atau yang dikeluhkan ke PT. Vale,” sambungnya.
Mengenai divestasi saham, Andi Hatta menilai harus dilihat dulu masalahnya. “ Kalau itu menyangkut saham, Pemda punya duit apa nggak, karena itu kan bisnis,” papar Andi Hatta.
Selanjutnya tentang pemberdayaan kontraktor lokal, ketua fraksi Golkar di DPRD Sulsel ini dengan tegas mengungkapkan bahwa hal itu harus dilakukan pengawalan secara ketat. “ Kalau poin pemberdayaan kontraktor lokal, saya kira harus dikutui-kutui itu, kalau perlu kita duduk bersama. Selama ini, kontarktor lokal terkesan dieksploitir memakai kontarktor nasional. Jangan seenaknya kontraktor nasional datang ke Luwu Timur tanpa memberdayakan kontraktor lokal. Kita punya data, bahwa ada kontraktor nasional dapat pekerjaan karena dibacking oleh oknum-oknum tetentu. Saya kira posisi pemerintah daerah harus objektif untuk mengatasi / melihat hal ini,” bebernya.
Terkait program tanggungjawab sosial dan lingkungan PT. Vale, pria yang akrab disapa “ Opu “ ini mengungkapkan bahwa dari tahun ke tahun program CSR ini telah mengalami perbaikan. “ kalau dulu kanyang ahli proposal saja yang menikmati (kenyang) dalam implementasi CSR. Kita benahi dengan melibatkan kemitraan tiga pilar dan harapan kita program CSR ini benar-benar diperuntukkan untuk masyarakat,” imbuh Andi Hatta.
Mantan Asisten Pemerintahan pemkab Luwu ini juga mengungkapkan pendapatnya tentang program tanggap darurat sekaitan pembangunan bendungan. “ Dulu, saat masih menjabat bupati, saya menolak tandat tangan, karena tidak adanya jaminan dari pihak perusahaan untuk menggaransi (memberi asuransi) kepada masyarakat jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dengan keberdaan bendungan (PLTA) PT. Vale,” tandasnya.
Sedangkan mengenai pengangkatan komisaris independen, Andi Hatta mengungkapkan pada saat PT. Vale masih bernama PT. Inco, terdapat putra daerah yang menduduki jabatan Komisaris. “ Kalau tidak salah namanya pak Tos, orang Sorowako dan itu menyandang Komisaris di PT. Inco,” lanjut Hatta.
“ Hanya saja sewaktu rektor Unhas, Prof. Idrus Paturusi diangkat sebagai Komisaris Independen, saya protes. Sehingga waktu itu disetujui dilakukan penambahan untuk Komisaris Independen, namun saya tidak lakukan karena saya menilai itu bukan solusi, apalagi saat ini sudah aturan mengenai larangan rangkap jabatan bagi seorang rektor,” tutup Andi Hatta. (LT/ACS).
