Lutimterkini- Makassar — Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menerima Pin Emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/KBPN) Nusron Wahid. Penghargaan itu diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi Polda Sulsel mendukung pemberantasan mafia tanah dan penanganan tindak pidana pertanahan. Penyematan pin berlangsung dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Hotel Grand Platinum, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Dr. M. Awal Chairuddin menerima langsung pin emas dan piagam tersebut. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid didampingi Kapolri Jenderal Polisi Dr. H.C. Suyudi Ario Seto bersama Jaksa Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin menyerahkan penghargaan itu. Polda Sulsel masuk dalam sepuluh kepolisian daerah yang mendapat pin emas pada kegiatan tersebut.
Sembilan Polda lain yang turut menerima penghargaan adalah Polda Riau, Polda Maluku, Polda Jawa Barat, Polda Banten, Polda Lampung, Polda Kepulauan Riau, Polda Sumatera Barat, Polda Jambi, dan Polda Sumatera Utara. Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen serta kinerja jajaran Polda Sulsel mendukung upaya pemerintah membasmi praktik mafia tanah. Penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana pertanahan yang berpotensi merugikan warga juga dinilai semakin kuat.
Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan berpangkat Komisaris Besar Polisi. Menurut Didik Supranoto, pemberian pin emas itu sebagai wujud penghargaan terhadap kerja keras, dedikasi, serta komitmen yang ditunjukkan oleh semua anggota Satuan Tugas Mafia Tanah Polda Sulawesi Selatan ketika melaksanakan tugas penegakan hukum. Menurut dia, penghargaan itu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan komitmen dalam memberantas praktik mafia tanah.
Didik menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan keseriusan Polda Sulsel menangani berbagai tindak pidana pertanahan. Langkah yang ditempuh berupa penegakan hukum profesional serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait. Ia menegaskan bahwa praktik mafia tanah merupakan kejahatan yang harus menjadi perhatian bersama karena dapat merampas hak masyarakat, menimbulkan kerugian, serta mengancam kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Polda Sulsel, lanjut Didik, berkomitmen terus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat dari berbagai kejahatan pertanahan. Bentuk kejahatan itu antara lain penipuan, pemalsuan dokumen, maupun tindakan melawan hukum lainnya. Masyarakat juga diajak tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi praktik mafia tanah.
Harapan besar disematkan pada penghargaan ini. Jajaran Polda Sulsel diharapkan semakin bersemangat menghadirkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Perlindungan maksimal terhadap hak-hak masyarakat, khususnya dalam persoalan pertanahan, menjadi target yang terus diperjuangkan.
Sumber: rakyatku.com
