Malili, Lutimterkini- Bapelitbangda Lutim memapaparkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kemiskinan Daerah pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kantor Bapelitbangda, Selasa (11/11/2020). FGD ini bertujuan untuk mengevaluasi dan sinkronisasi percepatan pelaksanaan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan daerah yang sudah dialokasikan di OPD lingkup Pemeritah Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 .
Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Bapelitbangda, Dohri As’ari tersebut, menghadirkan narasumber Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Lutim, Ismaya Gusmi dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapelitbangda Lutim, Mahyuddin dan peserta hadir para kepala OPD terkait, Camat, dan BPS Luwu Timur.
Dalam paparannya, BPS menyampaikan gambaran umum Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur, yakni total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Luwu Timur pada tahun 2018 – 2019 mengalami fluktuatif. Dimana Total PDRB Tahun 2018 PDRB Luwu Timur dengan Tambang sebesar 3,39 %, tahun 2019 sebesar 1,17 %. Sementara PDRB Lutim tanpa tambang nikel di tahun 2018 sebesar 7,66% dan tahun 2019 sebesar 5,96 %. Pengukuran Pertumbuhan ekonomi diperoleh dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Data PDRB ADHK lebih menggambarkan perkembangan produksi riil barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi daerah tersebut.
Sementara untuk gambaran kemiskinan di Luwu Timur, terlihat mengalami penurunan dalam kurun tiga tahun terakhir yakni tahun 2017-2019 dimana pada tahun 2017 sebesar 7,66 % (21.940 jiwa), 2018 sebesar 7,23 % (21.150 jiwa) dan 2019 persentase pedudukan miskin di Lutim berada di angka 6,98 % (20.830 jiwa) dibawah angka Kemiskinan Provinsi (8,69 %) dan Nasional (9,41 %). Dengan kondisi ini menempatkan Luwu Timur berada di posisi ke 20 sebagai daerah yang memiliki Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 atau terendah ke-5 dari Kabupaten/Kota se SulSel. Sedangkan untuk Luwu raya, Lutim termasuk daerah yang memiliki jumlah warga miskin dengan persentase terendah yakni 6,98 % dibanding tiga Kabupaten/kota lainnya yaitu kota Palopo (7,82), Lutra(13,60) dan Luwu (12,78).
Kepala Bapelitbangda Lutim, Dohri As’ari mengungkapkan, Penanggulangan Kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu OPD, melainkan harus dilakukan oleh Lintas OPD dan Lintas K/L terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, penanggulangan kemiskinan juga bersifat Tematik sehingga perlu dibentuk tim Koordinasi untuk menjembatani pelaksanaan program/kegiatan Lintas OPD.
Apabila melihat data tren kemiskinan dari tahun ke tahun, Kabupaten Luwu Timur menunjukkan dapat upaya Pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan boleh dikata cukup berhasil, tetapi Pemda tidak puas dengan angka tersebut, melalui Bapelitbangda akan terus mengkaji program dan kegiatan yang signifikan dan tepat sasaran dalam mengentaskan kemiskinan yang nantinya akan menjadi arahan OPD terkait maupun Pemerintah Desa dalam pengentasan kemiskinan.
Adapun sejumlah program telah dilakukan oleh Pemerintah daerah dalam pengentasan Kemiskinan antara lain : pemberian Beasiswa Perguruan Tinggi bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu, Bantuan Seragam Sekolah, Bantuan Bus Sekolah, Pendidikan gratis (PAUD- SMP/Sederajat), Melanjutkan Kesehatan gratis, Asuransi Kesehatan Masyarakat (UHC), Peningkatan Akses Masyarakat Miskin Terhadap Usaha Produktif, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni 1270 Unit Per Tahun x 5 Tahun.
Kemudian Pengadaan PLTS Untuk Rumah Tangga Terpencil Diluar Jangkauan PLN, serta Bantuan Perlindungan Sosial lainnya yang terdapat di Dinas Sosial, Bantuan sektor Pertanian dan Kelautan, Perbaikan infrasturktur jalan, jembatan, drainase, dan yang terakhir Pendidikan dan Pelatihan kerja.
“Jadi harapan kami ditahun 2020 dan tahun-tahun mendatang agar semua program dan kegiatan berbasis Data Terpadu, oleh sebab itu program dan kegiatan yang dilakukan OPD perlu terus dipantau kontribusinya terhadap penurunan angka kemiskinan serta melakukan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala,” tukas Dohri. (ikp/kominfo)
