Lutimterkini, Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap sejumlah korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hak Guna Usaha (HGU) milik 11 perusahaan dicabut setelah melalui proses evaluasi dan pengkajian menyeluruh. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengungkapkan bahwa tindakan tersebut bervariasi, mulai dari pencabutan total, pencabutan sebagian, hingga tidak memperpanjang atau memperbarui izin yang ada.
Hasil penelusuran kepemilikan manfaat (beneficial ownership) mengungkap bahwa di antara kesebelas perusahaan tersebut terdapat entitas yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, sejumlah pemegang saham atau investor juga tercatat sebagai pihak dalam negeri. Keputusan ini merupakan bagian dari koordinasi antara Kementerian ATR/BPN dengan Bareskrim Polri terkait korporasi yang diduga kuat melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Berdasarkan analisis yang dilakukan kementerian, penanganan terhadap 11 korporasi itu terbagi ke dalam lima kategori. Kelompok pertama adalah HGU yang akan dicabut seluruhnya. Ini meliputi HGU seluas 4.000 hektare atas nama PT MIB yang berlokasi di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kemudian HGU seluas 11.558,11 hektare atas nama PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Selanjutnya, HGU seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare atas nama PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Pencabutan izin ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dilakukan secara bertahap, mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan dampak yang ditimbulkan. Setiap keputusan diambil berdasarkan hasil kajian mendalam, bukan sekadar tindakan administratif belaka.
Langkah Kementerian ATR/BPN ini juga tidak berdiri sendiri. Sinergi dengan aparat penegak hukum, dalam hal ini Bareskrim Polri, menjadi kunci dalam memastikan proses hukum terhadap korporasi yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan berjalan optimal. Kolaborasi lintas lembaga tersebut diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus mempercepat pemulihan kawasan yang terdampak.
Dengan pencabutan HGU ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak siapa pun yang merusak lingkungan, termasuk badan usaha besar. Proses evaluasi dan pengkajian disebut akan terus dilakukan terhadap perusahaan lain yang memiliki indikasi serupa. Masyarakat pun diajak untuk turut mengawasi dan melaporkan jika menemukan praktik pembakaran lahan di sekitarnya.
Sumber: JPNN.com
