Lutimterkini- Manado — Sebanyak sepuluh pengurus cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) di lingkup Provinsi Sulawesi Utara resmi dikukuhkan. Prosesi pelantikan berlangsung di Bumi Graha Gubernuran, Rabu (28/10), dan dihadiri langsung Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus. Pengambilan sumpah jabatan dipimpin Ketua DPD HNSI Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, yang membacakan janji dan diikuti seluruh peserta pelantikan.
Adapun cabang yang dilantik mencakup Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, Kotamobagu, Tomohon, Minahasa Utara, Bolaang Mongondow, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, Bitung, serta Kota Manado. Rangkaian acara dibuka dengan menyanyikan Mars Nelayan Indonesia karya komponis Jhon Mirota. Turut hadir Ketua Panitia Jhony Posumah, perwakilan Ketua Umum HNSI Laksamana (Purn) Suemaryono, jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Utara, para bupati dan wali kota beserta kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Sulawesi Utara.
Dalam amanatnya, Yulius Selvanus menekankan agar para ketua dan pengurus yang baru dilantik mampu merawat komitmen bersama bagi masa depan nelayan. Ia juga berharap HNSI senantiasa hadir di tengah masyarakat untuk membangun sektor kelautan. Menurutnya, tanggung jawab organisasi harus dijalankan dengan integritas, dedikasi, dan penuh rasa tanggung jawab guna mengangkat kesejahteraan warga nelayan, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar organisasi dan arah kebijakan kepengurusan periode 2026–2031.
Gubernur menyoroti pula langkah DPP HNSI yang kini menggarap manajemen keanggotaan berbasis basis data digital. Pendataan dan verifikasi identitas seluruh nelayan anggota dialihkan ke sistem elektronik terpusat yang terhubung daring. Lewat sistem tersebut, kata Yulius, informasi sebaran anggota HNSI bisa diketahui secara langsung. Imbasnya, bantuan sosial dari kementerian terkait—misalnya penyaluran subsidi solar, jaminan ketenagakerjaan, dan bantuan lain—dipastikan tidak ada yang terlewat.
Berangkat dari hal itu, seluruh pengurus hasil pelantikan diminta segera mendampingi nelayan dalam proses pendaftaran anggota yang dilakukan lewat jalur daring. Yulius juga mengingatkan pentingnya kerja sama yang erat antara HNSI dan pemerintah provinsi, kota, maupun kabupaten. Pemerintah, ujarnya, punya tugas pokok memajukan dan menyejahterakan nelayan, termasuk memperhatikan kehidupan mereka di darat maupun di laut.
Ia memaparkan bahwa 77 persen wilayah Sulawesi Utara adalah laut, sementara 23 persen sisanya berupa danau, sungai, waduk, dan kolam. Kondisi geografis itu, lanjutnya, menempatkan HNSI pada posisi strategis sebagai penerjemah yang dapat meringankan beban pemerintah. Organisasi ini dinilai bisa menampung keluhan warga nelayan yang tak tersampaikan langsung kepada pemerintah, lalu meneruskannya. Yulius menambahkan bahwa Ketua DPD HNSI Sulawesi Utara saat ini dijabat oleh Wakil Gubernur.
Sebagai informasi, HNSI Sulawesi Utara merupakan organisasi yang mewadahi para nelayan dalam memperjuangkan kesejahteraan sekaligus memajukan dunia kelautan di provinsi tersebut.
Sumber: sulutnews.com
