Oleh: Asri Tadda
(Direktur The Sawerigading Institute)
GELOMBANG investasi industri hilirisasi nikel di Indonesia telah menciptakan dua wajah yang
kontras. Di satu sisi, hilirisasi menjanjikan percepatan ekonomi, peningkatan nilai tambah, dan
lapangan kerja.
Namun di sisi lain, pengalaman di Morowali membuktikan bahwa percepatan tanpa kendali
dapat melahirkan apa yang disebut para akademisi sebagai chaotic development, kondisi dimana
pembangunan tumbuh cepat tetapi rapuh, tak terencana, dan meninggalkan beban
sosial–lingkungan yang mahal.
Kini, bayang-bayang Morowali itu kembali tampak di Luwu Timur. Sebuah kawasan industri
besar tengah direncanakan dengan arus investasi besar dari Tiongkok—pola yang sangat mirip
dengan fase awal industrialisasi Morowali.
Pertanyaannya adalah, apakah kita akan kembali mengulang pola lama sebelum memastikan
kesiapan daerah, kapasitas regulasi, dan perlindungan masyarakat?
Belajar dari Morowali
Morowali adalah pelajaran terdekat dan paling konkret tentang bagaimana investasi skala besar
yang didominasi satu sumber pendanaan dapat menciptakan distorsi struktural.
Dominasi modal asing dalam penentuan kecepatan, pola ekspansi, hingga standar kerja dan
lingkungan, membuat pemerintah daerah kehilangan daya kendali.
Ketimpangan pun muncul. Infrastruktur publik kalah cepat dibanding infrastruktur industri,
tekanan ekologis meningkat, dan konflik sosial tumbuh seiring masuknya tenaga kerja besar-
besaran.
Akademisi dari berbagai kampus telah mengingatkan bahwa ketergantungan pada satu poros
investasi membuat ekosistem industri menjadi monopolar. Rapuh ketika harga global bergejolak, dan sulit dikoreksi ketika terjadi penyimpangan.
Luwu Timur dan Opsi Jalur yang Berbeda
Luwu Timur kini berada di titik krusial. Ambisi menghadirkan kawasan industri berbasis nikel
memang sejalan dengan agenda hilirisasi nasional. Tapi tanpa desain yang matang, daerah ini
berpotensi mengikuti jejak Morowali dengan segala eksesnya.
Lebih jauh, pola investasi yang sekali lagi didominasi modal Tiongkok seolah menutup pintu
bagi opsi lain—baik dari investor lokal, BUMN, maupun konsorsium nasional non-
Tiongkok—yang sebenarnya bisa menawarkan model pembangunan yang lebih seimbang dan
lebih mengakar di daerah.
Ketika pilihan investasi menjadi terbatas, daerah kehilangan daya tawar, dan masyarakat
kehilangan kesempatan menikmati nilai tambah yang lebih adil. Dalam konteks ini, pemerintah
daerah semestinya tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga penentu arah.
Kawasan industri harus dipastikan berjalan di atas prinsip keterbukaan, keberagaman sumber
modal, dan kompetisi sehat antar-investor. Hilirisasi bukan hanya tentang membangun smelter,
tetapi juga membangun ekosistem industri yang berkelanjutan dan memberi ruang bagi
pengusaha lokal tumbuh bersama.
Menolak Repetisi
Jika ada satu pelajaran paling mahal dari Morowali, itu adalah bahwa regulasi harus disiapkan
jauh sebelum ekskavator pertama masuk dan memulai operasional. Kelemahan tata ruang,
lambannya AMDAL, dan absennya sistem pemantauan lingkungan yang kuat membuat daerah
sulit mengendalikan ekspansi industri.
Luwu Timur harus membangun tata kelola yang lebih kokoh dengan memastikan AMDAL yang
benar-benar independen, menetapkan batas kapasitas daya dukung lingkungan, menyeleksi
sumber investasi yang tidak mono-sumber, serta menjamin partisipasi publik sejak tahap
perencanaan.
Tanpa itu semua, kawasan industri yang tengah direncanakan hanya akan menjadi fotokopi dari
Morowali—versi baru yang mungkin lebih besar, tetapi tentunya tidak akan lebih baik.
Penutup
Hilirisasi adalah kebijakan strategis. Tapi strategi hanya berarti jika manfaatnya merata,
keberlanjutannya terjaga, dan daerah memiliki kontrol penuh atas masa depannya.
Dengan semua pelajaran yang bisa dilihat dari berbagai kawasan industri yang sudah lebih
dahulu eksis di negara ini, Luwu Timur sebenarnya punya peluang besar untuk menjadi model
hilirisasi yang lebih demokratis, lebih inklusif, dan lebih nasionalistis dibanding Morowali dan
kawasan lainnya.
Kita tentu tak menolak investasi asing. Yang kita tolak adalah pembangunan yang tidak memberi
ruang bagi kemandirian lokal, mengulang kesalahan lama, atau menjadikan daerah hanya sebagai
lokasi ekstraksi nilai tambah.
Luwu Timur masih punya waktu untuk memilih jalur yang berbeda. Pertanyaannya kini adalah,
apakah kita akan belajar dari Morowali—atau membiarkan sejarah yang sama berulang dengan
aktor yang berbeda, di kampung halaman kita sendiri? (Lt/sps/asc/opini)
Makassar, 29 November 2025
