Lutimterkini- Makassar — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Makassar menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Agenda tersebut berlangsung di Balai Kota Makassar, Sabtu (26/9/2026). Dalam kesempatan itu, juru bicara fraksi, Hartono, menegaskan bahwa pihaknya memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin.
Apresiasi itu bertumpu pada capaian indikator makro ekonomi yang dianggap bergerak positif. Merujuk data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan yang diperbarui 15 September 2026, ekonomi Kota Makassar tercatat tumbuh 6,61 persen secara year-on-year pada Triwulan I 2026. Angka itu kemudian naik menjadi 7,04 persen pada Triwulan II 2026. Secara kumulatif, sepanjang semester pertama 2026 ekonomi Makassar tumbuh 6,84 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Hartono menjelaskan bahwa laju pertumbuhan tersebut berada di atas target dalam RPJMD 2026 yang dipatok 6,43 persen. Kota Makassar juga memberi kontribusi 15,25 persen terhadap PDRB Pulau Sulawesi. Menurutnya, deviasi positif itu menjadi sinyal akselerasi kinerja ekonomi daerah. Karena itu, Fraksi PKS menyampaikan rasa terima kasih kepada Wali Kota Munafri, khususnya atas penyampaian Nota Keuangan dan APBD Perubahan yang dinilai tepat waktu.
Meski mengapresiasi, Fraksi PKS menyertakan sejumlah catatan. Mereka menilai momentum pertumbuhan perlu diterjemahkan menjadi perbaikan layanan publik dan kesejahteraan warga. Dalam pembahasan APBD Perubahan 2026, fraksi mendorong lima agenda utama: penguatan pendapatan daerah tanpa membebani rakyat, pengendalian belanja operasi sambil menjaga belanja produktif, prioritas pada pelayanan dasar dan penanganan masalah perkotaan, perluasan lapangan kerja serta perlindungan kelompok rentan, dan memastikan setiap tambahan anggaran punya target hasil yang jelas.
Fraksi PKS juga meminta penjelasan terperinci soal penyebab utama turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos penerimaan yang belum sesuai proyeksi, dan langkah pemerintah untuk memperbaiki penerimaan hingga akhir tahun anggaran. Mereka menyoroti komposisi belanja dalam APBD Perubahan 2026. Belanja operasi naik sekitar Rp146 miliar atau 3,49 persen menjadi Rp4,33 triliun. Sebaliknya, belanja modal turun sekitar Rp55 miliar atau 5,68 persen menjadi Rp919 miliar.
Menurut Hartono, penurunan belanja modal itu butuh penjelasan karena kebutuhan warga akan infrastruktur dasar masih tinggi. Warga di wilayah Bangkala, kata dia, terus menyampaikan aspirasi soal drainase, jalan lingkungan, sanitasi, persampahan, dan air bersih, termasuk dalam kegiatan reses anggota DPRD. Fraksi PKS pun mendesak pemerintah memaparkan dasar penentuan prioritas belanja untuk menjawab persoalan infrastruktur dasar yang masih dirasakan masyarakat.
Tak hanya itu, fraksi meminta rincian alokasi APBD Perubahan untuk penanganan banjir, drainase, dan pelayanan air bersih, termasuk penetapan wilayah prioritas berdasarkan tingkat kerawanan dan kebutuhan warga. Bagi Fraksi PKS, keberhasilan pembangunan mesti terlihat dari berkurangnya banjir dan genangan, membaiknya jalan dan drainase lingkungan, meluasnya akses air bersih, tertanganinya masalah sampah, bertambahnya kesempatan kerja, serta menguatnya UMKM.
Pada rapat paripurna tersebut, seluruh sembilan fraksi di DPRD Kota Makassar menyatakan setuju agar Ranperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan ke tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus). Dengan begitu, pembahasan anggaran selanjutnya diarahkan untuk memastikan setiap kebijakan fiskal mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
Sumber: rakyatku.com
