Lutimterkini- Jakarta — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menilai kinerja pemerintah dalam menangani wilayah terdampak bencana patut mendapat apresiasi. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilainya masih mampu menuntaskan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya dalam keterangan tertulis pada Minggu (26/10/2026).
Sugiono merinci sejumlah langkah yang telah dijalankan pemerintah sebagai wujud tanggung jawab tersebut. Regulasi telah diterbitkan, dukungan anggaran disalurkan, dan fasilitas serta layanan dasar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dipulihkan. Menurut dia, semua upaya itu merupakan kerja keras luar biasa yang layak diapresiasi di tengah kondisi yang tidak mudah.
Dirinya lantas menyoroti pentingnya memasukkan aspek mitigasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pemulihan. Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi risiko bencana di kemudian hari. Sugiono mengingatkan bahwa perubahan iklim berpotensi mengubah pola curah hujan di Indonesia. Wilayah utara khatulistiwa diperkirakan menghadapi kenaikan curah hujan, sementara kawasan selatan khatulistiwa diprediksi lebih kering daripada kondisi normal dalam beberapa dekade mendatang.
Karena itu, menurut Sugiono, perhitungan mitigasi harus menjadi bagian dari kesiapsiagaan pemerintah. Dengan begitu, ketika bencana terjadi, langkah penanggulangan maupun rehabilitasi dapat dijalankan secepat mungkin. Ia juga menegaskan bahwa percepatan penyelesaian pekerjaan yang tersisa mesti berjalan seiring dengan perencanaan mitigasi perubahan iklim, sehingga pemerintah dan masyarakat lebih siap menghadapi risiko di masa depan.
Sinergi lintas lembaga menjadi kata kunci dalam upaya pemulihan. Sugiono menilai koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait perlu terus diperkuat. Hal senada disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Pemulihan dan Rekonstruksi (PRR).
Tito melaporkan bahwa bencana susulan masih menjadi salah satu tantangan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Tingginya intensitas hujan menyebabkan genangan besar muncul lagi di berbagai tempat, mencakup Padang dan Solok (Sumatra Barat), Tapanuli Tengah (Sumatra Utara), juga sejumlah kawasan di Aceh. Sedimentasi pada sungai-sungai terdampak turut memperbesar risiko luapan saat hujan deras turun. Akibatnya, sejumlah infrastruktur yang sebelumnya sudah diperbaiki kembali mengalami kerusakan.
Oleh karena itu, Tito menekankan perlunya percepatan penanganan 137 sungai yang terdampak sedimentasi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Upaya ini dinilai penting untuk menekan risiko banjir susulan. Ia pun meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum agar pembersihan dan penanganan sungai dapat dipercepat, sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak bisa berjalan lebih optimal.
Sumber: CNBC Indonesia
