Lutimterkini- Manado — Musyawarah Nasional Koalisi Pemerintah Kabupaten Penghasil Kelapa (KOPEK) II 2026 berlangsung di Courtyard by Marriott Manado Hotel, Jalan A.A Maramis Kayuwatu Kairagi 2, Kecamatan Mapanget, Rabu (7/10/2026). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan hadir dalam forum tersebut dan menyapa seluruh pengurus yang hadir. Pria yang akrab disapa Zulhas itu menjadi tamu kehormatan dalam ajang pertemuan organisasi yang menaungi daerah-daerah sentra kelapa itu.
KOPEK sendiri merupakan wadah bagi kabupaten penghasil kelapa yang memenuhi kriteria luas lahan minimal tertentu. Kini jumlah anggotanya telah melonjak hingga lebih dari 200 kabupaten. Pertemuan puncak ini juga diikuti oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara dan sejumlah kepala daerah, seperti Bupati Minahasa Selatan dan Bupati Minahasa Utara beserta perwakilan. Selain itu, hadir sejumlah perwakilan dari kalangan peneliti, petani kelapa, serta instansi dinas yang memiliki perhatian terhadap pengembangan kelapa di tingkat nasional.
Ketua Umum KOPEK Nelson Pomalingo menegaskan bahwa penyegaran kepengurusan menjadi kebutuhan mendesak. Alasannya, jajaran pimpinan yang menjabat saat ini sudah tidak lagi menduduki posisi kepala daerah aktif. Organisasi memiliki aturan yang mewajibkan kursi pengurus diisi oleh bupati atau wakil bupati yang masih menjabat. Nelson menyebut dirinya sudah berstatus mantan Bupati Gorontalo, begitu pula Sekretaris Jenderal Alias Wello yang merupakan eks Bupati Lingga.
Kendati demikian, rencana pergantian pengurus belum dapat direalisasikan. Penyebabnya, banyak bupati anggota yang tidak hadir dalam forum tertinggi organisasi tersebut. Menurut Nelson, ada dua pemicu utama di balik absennya sejumlah kepala daerah itu, yaitu kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di daerah masing-masing dan musibah bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Indonesia.
Nelson menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Menko Pangan Zulkifli Hasan yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara tersebut. Kehadiran orang nomor satu di sektor pangan itu dinilai memberi dorongan bagi organisasi yang fokus memperjuangkan kepentingan daerah penghasil kelapa.
Sebagai organisasi yang menghimpun kabupaten penghasil kelapa, KOPEK berperan menjembatani kepentingan petani dan pemerintah daerah. Jumlah anggota yang menembus 200 kabupaten menjadikan posisi KOPEK strategis dalam memperjuangkan komoditas kelapa nasional. Forum Munas II ini pun menjadi ajang konsolidasi untuk merumuskan langkah ke depan, meski agenda pemilihan pengurus baru harus tertunda karena minimnya kehadiran kepala daerah aktif.
Di sisi lain, kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di banyak daerah berimbas pada terbatasnya ruang gerak kepala daerah untuk menghadiri agenda organisasi. Ditambah lagi, bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah turut menyita perhatian dan sumber daya pemerintah daerah. Kondisi ini membuat forum Munas KOPEK II tahun ini belum bisa tuntas menjalankan seluruh agenda, terutama yang berkaitan dengan regenerasi kepengurusan.
Pemerintah sendiri tengah menggodok sanksi bagi pihak yang mengalihfungsikan lahan sawah. Kebijakan itu menjadi bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan nasional di tengah berbagai tantangan sektor pertanian. Bagi KOPEK, kelapa tetap menjadi komoditas unggulan yang perlu terus diperjuangkan agar memberi nilai tambah bagi daerah penghasil dan kesejahteraan petani.
Sumber: detik.com
