Lutimterkini- Jakarta — Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah yang belum membentuk satuan tugas Makan Bergizi Gratis segera melakukannya dalam waktu satu minggu. Hingga kini, baru 223 daerah yang telah memiliki satgas tersebut. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa daerah lain harus mengejar ketertinggalan agar dukungan terhadap program prioritas Presiden itu bisa berjalan merata dan optimal.
Permintaan itu disampaikan Tito usai memimpin Kick-Off Sosialisasi Surat Edaran Mendagri mengenai Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Daerah. Acara digelar Rabu (28/10) dengan format hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta. Kepada awak media, Tito menyebut sebagian besar daerah sudah membentuk satgas, sementara sisanya diberi batas waktu sepekan untuk menyusul di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Sebelumnya, Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 400.5/8545/SJ tentang Pelaksanaan Inspeksi dan Penilaian Kesesuaian SPPG di Daerah. Regulasi itu dimaksudkan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu operasional SPPG sekaligus mengawasi jalannya program MBG sesuai kewenangan masing-masing. Lewat SE tersebut, satgas MBG di daerah diarahkan menjalin koordinasi dengan unsur Badan Gizi Nasional (BGN) saat melakukan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG, dengan pelaksanaan mengacu pada petunjuk teknis serta ketentuan yang ditetapkan BGN.
Inspeksi yang dilakukan mencakup pemeriksaan terhadap 14 indikator kelayakan operasional SPPG. Selain itu, petugas juga menilai mutu dan kesesuaian menu makanan yang disajikan, serta mengevaluasi apakah penerima manfaat sudah tepat sasaran.
Tito juga mengajak daerah memanfaatkan program MBG sebagai pengungkit kemajuan wilayah. Pengelolaan yang maksimal, menurutnya, akan memperbaiki kualitas kesehatan dan gizi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian daerah. Ia menyoroti rantai pasok yang jelas, mulai dari pemasok hingga pembeli, sehingga petani dan nelayan diperkirakan meraih keuntungan besar.
Dampak ekonomi lain yang diharapkan muncul adalah percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan terbantunya pengendalian inflasi. Program ini juga berpotensi menekan angka kemiskinan serta membuka lapangan kerja baru. Tito menilai MBG memberi banyak manfaat sekaligus bagi daerah yang menjalankannya, dan bila berhasil, kinerja pemerintah daerah ikut terangkat, bukan hanya pemerintah pusat.
Ke depan, capaian pemerintah daerah dalam mendukung MBG akan dimasukkan sebagai salah satu aspek penilaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi. Tito berharap daerah memaksimalkan pelaksanaan program itu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto, Wakil Mendagri Akhmad Wiyagus, Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, dan Wakil Kepala BGN Trenggono, serta sejumlah pejabat terkait di lingkungan Kemendagri dan BGN.
Sumber: CNN Indonesia
